Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Sandal Hilang di Masjid, Pak Jokowi yang Disalahkan...

Kompas.com - 14/03/2019, 22:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa saat ini muncul fenomena penggiringan opini publik dari pihak-pihak tertentu untuk melemahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Ini fenomena yang baru dan lucu sedang berjalan di Indonesia. Ada penggiringan opini berjalan terus menerus, semua persoalan dikaitkan dengan Pak Jokowi," kata Moeldoko saat dijumpai di sela kegiatannya mendampingi Presiden Jokowi di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (14/3/2019). 

"Bahkan, sandal hilang di masjid pun Pak Jokowi yang disalahkan," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Moeldoko berkaca pada dua pernyataan. Pertama, pernyataan yang baru saja dilontarkan Bahar bin Smith usai menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan penganiayaan di Kota Bandung, Kamis siang.

Baca juga: Zulkifli Kritik Moeldoko dan Neno Warisman yang Pakai Istilah Perang Terkait Pilpres

Bahar menyinggung, perkara yang menjeratnya ini merupakan bentuk ketidakadilan dari Jokowi sebagai kepala negara. Ia pun mengeluarkan kalimat bernada ancaman kepada Jokowi.

"Tunggu saya keluar. ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya, akan dia rasakan," ungkap Bahar.

Kedua, pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Sebelumnya, Arief menyalahkan Jokowi terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

"Andi Arief itu cuma menjadi korban kegagalan Pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba di Indonesia," kata Arief.

Moeldoko menegaskan, penggiringan opini tersebut perlu dihentikan. Masyarakat juga perlu diluruskan agar tidak terbawa dengan opini tersebut.

"Ada sebuah anomali berpikir kita. Ini perlu diluruskan negara, agar masyarakat tidak seenaknya mengarahkan sasarannya kepada Pak Jokowi khususnya. Karena memangsituasi sekarang ini cukup mendukung bagi kelompok tertentu mengarahkan sasarannya kepada Pak Jokowi," ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com