Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Yakin Rekapitulasi Suara Tak Terganggu Peretasan Situs KPU

Kompas.com - 14/03/2019, 17:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meyakini rekapitulasi suara tak akan terganggu dengan adanya peretas situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan Wiranto menanggapi adanya peretas situs KPU yang menggunakan Internet Protocol (IP) Address dari luar negeri.

"Ya kami juga bukan orang bodoh. Soal-soal high technology itu juga KPU dan Bawaslu sudah mewaspadai itu. Jadi jangan khawatir kalau ada isu-isu bahwa seakan ada hacker yang begitu canggih, yang dapat seakan menyulap hasil perhitungan suara seenaknya," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

"Itu tentunya KPU dan Bawaslu, penyelenggara pemilu sudah mewaspadai itu," lanjut dia.

Baca juga: KPU: Serangan Siber Masih Bisa Ditangani

Ia meyakini peretasan situs KPU untuk memengaruhi rekapitulasi suara tak bisa dilakukan dengan mudah. Sebab, KPU tentunya sudah mengantisipasi serangan siber semacam itu di setiap tahapan pemilu.

"Karena kalau itu bisa dilakukan di seluruh dunia, ya enggak usah ada pemilu karena percuma kan. Dan itu sudah ada satu usaha kami, persiapan kami, cara kami untuk menjamin bahwa kami bisa mencegah itu terjadi," lanjut dia.

Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman membenarkan situs lembaganya pernah diretas lewat IP (Internet Protocol) Address dari China dan Rusia. Namun, Arief mengatakan banyak pula IP Address negara lain yang meretas situs KPU.

"Hacker (peretas) itu menggunakan IP Address dari mana aja. Ada IP Address dari banyak negara lah. Jadi bukan hanya China dan Rusia, enggak, dari banyak negara," kata Arief usai rapat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Baca juga: Ketua KPU: Peretas Situs KPU Gunakan IP Address dari Banyak Negara

Namun Arief mengatakan melalui fakta tersebut belum bisa disimpulkan bahwa peretasnya berasal dari China, Rusia, dan negara lainnya. Sebab bisa saja IP Address dari negara lain digunakan oleh peretas di Indonesia.

Ia menambahkan bisa pula peretas dari luar negeri menggunakan IP Address Indonesia untuk menyamarkan asalnya.

"Bisa saja IP Address-nya dari luar negeri. Tapi pelakunya ya orang-orang kita juga. Orang Indonesia juga. Tapi bisa juga menggunakan IP Adress Indonesia tapi orangnya dari luar. Bisa juga. Kalau kemarin ada yang nulis hacker dari China dan Rusia, enggak (begitu)," papar Arief.

Kompas TV Pelaku peretasan situs Bawaslu ternyata adalah seorang pemuda berusia 18 tahun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com