Kompas.com - 13/03/2019, 20:38 WIB
Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (13/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua KPU Arief Budiman saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, serangan siber terhadap website KPU masih bisa diatasi.

Menurut Arief, belum ada serangan yang sampai merusak sistem KPU meski jenis serangannya tergolong variatif.

"Bentuknya macam-macam, ada yang sekadar defacing saja, ada yang mencoba masuk ke sistem kita itu ada. Tetapi semua itu bisa kita tangani dan selesaikan," ujar Arief usai mengikuti rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Baca juga: KPU Coret 370 Data WNA yang Masuk DPT Pemilu

Arief mengatakan, serangan siber semacam ini juga pernah terjadi saat KPU menyiapkan pilkada serentak. Serangannya sempat meningkat tetapi kemudian turun lagi.

Jelang hari pencoblosan 17 April, KPU juga sudah melakukan antisipasi terhadap berbagai serangan siber itu.

Baca juga: KPU Mengaku Terus Alami Serangan Siber

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sudah bikin gugus tugas tadi koordinasi dengan Cyber Crime (Polri), dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Kominfo, dengan berbagai pihak," kata Arief.

Adapun, serangan siber yang menyerang KPU memiliki IP address dari dalam dan luar negeri. Meski demikian, pelakunya belum bisa dipastikan, apakah dari dalam atau luar negeri. 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

Nasional
Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Nasional
Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Nasional
KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

Nasional
Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK 'By Design'

Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK "By Design"

Nasional
Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Nasional
DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

Nasional
Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Nasional
Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara

Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

Nasional
Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.