Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Minta Kader Kampanyekan Politik Pertanahan Jokowi

Kompas.com - 03/03/2019, 10:13 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

TANGGAMUS, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meminta kader PDI-P untuk mengampanyekan politik pertanahan Joko Widodo.

"Sampaikan kepada rakyat tentang politik pertanahan Pak Jokowi. Itu adalah program yang fundamental, keberpihakan kepada wong cilik," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini saat menggelar rapat konsolidasi bersama tiga Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI-P di Lampung, di Islamic Center Tanggamus, Sabtu (3/3/2019, seperti ditulis Antara.

Pada saat debat Pilpres kedua, Hasto menuturkan, Jokowi mengungkap informasi penting, yakni kepemilikan ratusan ribu hektar tanah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Informasi itu, ujar Hasto, membuka mata rakyat.

Baca juga: Baliho Jokowi-Maruf Dicoret, Pendukung Diminta Tak Reaktif

"Selama ini ada yang menyebutkan satu persen tanah di bangsa ini milik elite. Ternyata Pak Prabowo salah satu di antara satu persen itu," kata Hasto disambut teriakan para kader PDI-P.

Bagi Jokowi, lanjut Hasto, tanah menjadi komoditas penting untuk dimiliki rakyat. Dengan pemikiran itu, Jokowi tidak pernah memberikan tanah kepada elite.

Kondisi pada era Jokowi ini, jelas Hasto, berbeda dengan kepemimpinan Soeharto yang kerap membagikan tanah kepada kroni-kroninya. Akibat kebijakan pembagian tanah kepada elite, berdampak adanya konflik agraria di saat ini.

Namun, konflik tersebut secara perlahan ditanggulangi pemerintah dengan memberikan sertifikasi tanah.

"Pak Jokowi juga menolong Lampung yang akan membangun pabrik karet. Bersama Kementerian PU akan membeli karet dari petani. Ternyata aspal bisa dibuat dari karet," katanya.

Baca juga: Hendi Ajak Alumni SMA dan SMK Semarang Bersatu Dukung Jokowi

Hasto menuturkan, Jokowi sangat memahami skala prioritas untuk menyelesaikan masalah rakyat, seperti menyelesaikan masalah temurun, yaitu impor.

Jokowi, kata dia, sudah meletakkan dasar-dasar kedaulatan pangan, di antaranya pembangunan waduk, bendungan, jalan dan insentif buat peneliti yang menciptakan bibit serta benih berkualitas.

"Kami pun menjanjikan Jokowi akan melanjutkan politik pertanahan itu jika terpilih dengan KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019," jelas Hasto.

Kompas TV Keluarga besar Uno di Gorontalo membantahtelahmendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu keluarga besar Uno menilaipernyataan dukungan kepada capres Jokowi-Ma'ruf yang dibacakan oleh Rudi Hartono Uno adalah pernyataan pribadi. Hal itu disampaikanperwakilankeluarga besar Uno,Nova Rolina Uno. Ia juga menyatakan apa yang dibacakan Rudi Hartono Uno bukan dukungan keluarga besar Uno di Gorontalo. Menurutnya,dukungan calon presiden keluarga besar Uno di Gorontalotetapmendukung pasangan capres Prabowo-Sandi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com