Kasus SPAM PUPR, Seorang Kasatker Proyek Serahkan Emas 500 Gram ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima emas dengan berat total 500 gram dari seorang Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR.

Penyerahan emas itu berlangsung dalam proses penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM Kementerian PUPR.

"Kami lakukan penyitaan terhadap logam mulia dari salah seorang Kasatker, dengan berat sekitar 500 gram. Lima batangan emas masing-masing (seberat) 100 gram," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Namun demikian, Febri enggan menjelaskan secara spesifik nilai dari emas tersebut.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, KPK Sita Rumah dan Tanah Seorang Kasatker Proyek

Ia juga enggan menjelaskan apakah Kasatker tersebut diduga menerima emas secara langsung. Atau diduga menerima sejumlah uang yang kemudian dibelikan emas.

"Nah, itu bagian dari materi penyidikan saya kira yang akan didalami lebih lanjut dan itu belum disampaikan sekarang. Yang kami duga, ada kaitan sumber dananya dengan proyek penyediaan air minum di Kementerian PUPR," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan 4 Tersangka Kasus SPAM PUPR

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.