Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Sebut Visi Jokowi-Ma'ruf Perhatikan Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 28/02/2019, 19:36 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengklaim, salah satu isu yang menjadi perhatian paslon nomor urut 01 itu adalah pelayanan penyandang disabilitas.

Menurut Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, isu disabilitas menjadi sangat penting karena menyangkut dengan pelayanan setara yang diberikan oleh negara terhadap warga negara. Oleh karenanya, isu disabilitas menjadi fokus Jokowi-Ma'ruf.

Ace menjelaskan hal itu usai debat timses pasangan capres cawapres peserta pemilu 2019 dengan tema Membangun Indonesia Inklusif Disabilitas, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: Mbah Moen Doakan Pemerintahan Kedua Jokowi Lebih Baik

"Dalam visi Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf disebutkan bahwa pasangan kami itu akan memperhatikan perlindungan terhadap kelompok difabel untuk mendapatkan layanan yang setara dengan warga negara. Dalam hal misalnya pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan sosial yang kondusif bagi kelompok difabel tersebut," kata Ace. 

Ace mengatakan, penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan yang inklusif.

Mereka harus mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyandang disabulitas juga harus punya akses terhadap ketenagakerjaan, bisa mendapatkan kewirausahaan, dan diberikan kesempatan yang sama sebagai warga negara.

Baca juga: Survei Cyrus: Elektabilitas Jokowi-Maruf 55,2 Persen, Prabowo-Sandi 36 Persen

Menurut Ace, salah satu bukti kinerja pemerintahan Jokowi terkait pelayanan penyandang disabilitas telah dibuktikan dalam ajang Asian Para Games 2018.

"Itu telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi pada saat tahun yang lalu secara sukses menyelenggarakan Asian Para Games yang itu menunjukan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki perhatian terhadap kelompok disabilitas," kata dia.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sudah melaporkan sumbangan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Namun hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan partisipasi publik untuk ikut menyumbang dana kampanye masih minim. Padahal keterlibatan publik diharapkan bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye pada pemlik modal besar. Bagaimana mendorong publik untuk lebih berpartisipasi mendanai kampanye sehingga bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye dari pemilik modal? Serta bagaimana semua pihak bisa ikut menjaga transparansi dana kampanye? Untuk membahasnya sudah hadir di Peneliti Litbang Kompas, Benedicta Irene Purwantari kemudian Peneliti ICW Almas Sjafrina serta peneliti Perludem Heroik M Pratama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com