Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sebut Lahan Negara yang Dikuasainya Produktif untuk Bisnis Batu Bara

Kompas.com - 26/02/2019, 15:09 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui bahwa ia menguasai lahan pemerintah seluas 6000 hektare. Lahan tersebut digunakan untuk tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan Luhut menanggapi kubu Prabowo-Sandiaga yang menyebutnya menguasai lahan dalam jumlah besar.

"Saya punya ya tambang batu bara, berjalan, berproduksi. Enam ribu hektar. Punya pemerintah dan itu berproduksi," kata Luhut usai Rapat Terbatas (Ratas) Kebijakan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2).

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengklaim penguasaan lahan negara bukan sebuah persoalan sepanjang digunakan untuk hal yang produktif serta pengelola melakukan kewajiban yang harus dijalankan.

Baca juga: Pemerintah Tak Akan Ambil Alih secara Paksa Konsesi Lahan

"Saya pikir kalau sepanjang dia produktif dan sepanjang dia melakukan kewajiban-kewajiban dengan benar, ya tidak ada masalah," ujar Luhut.

Saat disinggung soal pemerintah yang diminta membuka data para pengusaha yang mendapat HGU atas lahan yang diberikan pemerintah, Luhut mengatakan hal tersebut sudah dapat dilihat lewat kebijakan Satu Peta Nasional.

Menurut Luhut, pemerintah tak perlu mengumumkan para penerima HGU karena masyarakat sudah bisa mengaksesnya sendiri.

"Ya sudah terbuka, berlaku pada semua. Ngapain diumumkan. Cari saja," tuturnya.

Baca juga: Jubir Prabowo-Sandi: Kami Tunggu Pengembalian Konsesi Lahan Pendukung Jokowi

Calon presiden petahana Joko Widodo sebelumnya menyatakan bahwa ia menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahannya kepada negara. Hal ini disampaikan capres nomor urut 01 itu dalam Pidato Kebangsaan di Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam, Jokowi

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Sebelumnya, saat debat pilpres putaran kedua, Jokowi juga sempat menyinggung soal rivalnya Prabowo Subianto yang menguasai lahan di Aceh dan Kalimantan Timur dengan luas total 340.000 hektar.

Namun, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai Jokowi tengah menyindir para pendukungnya sendiri saat menyinggung soal pengembalian konsesi lahan itum

Sebab, Riza menyebut banyak pendukung capres petahana itu yang menguasai lahan dalam jumlah besar seperti Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir hingga Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

"Teman-teman Pak Jokowi nyatanya lebih banyak menguasai konsesi lahan dalam jumlah besar. Jadi pidato itu berlaku untuk pendukungnya sendiri yang hadir di acara itu," kata Riza kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com