Menurut Jokowi, Masih Ada yang Mengeluh Kesulitan Manfaatkan Lahan Hutan Gara-gara Izin

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo masih mendapatkan laporan masyarakat yang hidup di kawasan hutan kesulitan dalam memanfaatkan lahan.

Salah satunya di Pulau Jawa. Menurut informasi yang didapatkan Jokowi, masyarakat yang hidup di sekitar lahan Perhutani masih kesulitan membangun jalan lantaran izin yang berbelit-belit.

"Setiap mau mengaspal, harus izin terlebih dahulu. Hal-hal seperti ini yang menurut saya segera diselesaikan ya," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (26/2/2019) siang.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada menteri dan kepala lembaga terkait.

Instruksi itu, pertama, mempercepat pendataan sekaligus penataan lahan pada kawasan hutan.

"Agar rakyat mendapatkan manfaat, masyarakat hukum adat dan masyarakat ulayat juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini," ujar Jokowi.

Kedua, Presiden menginstruksikan menteri dan kepala lembaga terkait untuk mempercepat inventarisasi dan verifikasi penguasaan lahan di dalam kawasan hutan.

Dengan demikian, proses perizinan pemanfaatan lahan demi kepentingan masyarakat setempat dapat segera dilaksanakan.

"Jadi jangan sampai prosesnya berbelit-belit. Sederhanakan, percepat, sehingga keluhan-keluhan rakyat yang sampai ke kita bisa segera diselesaikan dengan cepat," ujar Jokowi.

Dalam rapat ini hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan tiga menteri koordinator, yakni Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Sementara, turut hadir sejumlah menteri yaitu Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo, dan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.