Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Jangan Terlalu Sensitif Seolah-olah Pidato Jokowi Hanya untuk Prabowo

Kompas.com - 25/02/2019, 15:41 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mengatakan, pidato kebangsaan Jokowi di Sentul tidak menunjuk kepada orang tertentu, khususnya ketika Jokowi menyinggung soal pemegang konsesi lahan yang ingin mengembalikannya ke negara.

"Artinya itu memang ditujukan kepada siapa pun para elite yang menguasai lahan dan mau mengembalikan. Jadi juga jangan terlalu sensitif seolah-olah itu hanya untuk Pak Prabowo," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul: Jika Ada yang Mau Mengembalikan Konsesi Lahan ke Negara, Saya Tunggu Sekarang...

Hal ini disampaikan terkait tudingan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang menyebut Jokowi menyerang pendukungnya sendiri soal konsesi lahan. Sebab, banyak pendukung Jokowi yang juga memiliki konsesi lahan dalam jumlah besar.

Arsul memahami pidato Jokowi seolah-olah menyerang Prabowo karena temanya memang berkaitan dengan perdebatan Jokowi dan Prabowo dalam debat kedua Pemilihan Presiden 2019.

Namun, Arsul menegaskan ucapan Jokowi yang menunggu pemegang konsesi mengembalikan lahan ke negara bukan perintah.

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul Singgung Konsesi Tanah dalam Pidato, Teriakan Relawan Bergemuruh Bilang Balikin!

Pelaksanaannya tergantung dari pemegang konsesi lahan tersebut, seperti Prabowo ataupun pendukung Jokowi.

"Itu kan katakanlah sikap mempersilakan. Kalau memang ada, siapa saja yang ingin mengembalikan lahan, ya dibuka. Jadi itu bukan dekrit, tetapi kembali ke orang masing-masing, termasuk kepada perusahaan-perusahaan Pak Prabowo yang menguasai lahan itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo tengah menyindir para pendukungnya sendiri saat menyinggung soal pengembalian konsesi lahan dalam pidato kebangsaannya di Sentul.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pembagian Konsesi Lahan oleh Jokowi Lanjutkan Program Gus Dur

Sebab, Riza menyebut banyak pendukung capres petahana itu yang menguasai lahan dalam jumlah besar, seperti Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Teman-teman Pak Jokowi nyatanya lebih banyak menguasai konsesi lahan dalam jumlah besar. Jadi pidato itu berlaku untuk pendukungnya sendiri yang hadir di acara itu," kata Riza kepada Kompas.com, Senin.

Kompas TV Saat menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004, Wapres Jusuf Kalla menyebut yang dibeli Prabowo Subianto adalah PT Kiani Kertas, di mana di dalamnya terdapat lahan konsesi seluas 220 ribu hektar untuk mendukung ketersediaan bahan baku.<br /> <br /> Saat itu, PT Kiani Kertas menjadi kredit macet di Bank Mandiri. Saat itu, direktur utama dijabat oleh Agus Martowardojo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com