Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh yang Boleh Bertanya ke Kandidat Saat Debat Harus Independen

Kompas.com - 21/02/2019, 14:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menggodok format baru debat ketiga yang rencananya melibatkan tamu undangan untuk bertanya langsung pada peserta.

Mereka yang diperkenankan bertanya pada kandidat bukan sembarang tamu undangan, melainkan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan tema debat.

Menurut Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, para tokoh itu harus dipastikan netral dan tidak memihak salah satu kandidat. Oleh karenanya, KPU harus berhati-hati dalam menunjuk tokoh terkait.

"Misalnya pelaku pendidikan, tokoh non panelis, yang mereka diberi kesempatan bertanya langsung pada kandidat," kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Maruf Amin Minta Sandiaga Tidak Sungkan Saat Debat Ketiga

"KPU harus hati-hati untuk mencermati track record-nya, independensinya. Jangan sampai nanti terdeteksi orang yang kita hadirkan pendukung atau simpatisan salah satu paslon, kan jadi kontraproduktif," sambungnya.

Menurut Pramono, konsep baru ini dibuat untuk memberi ruang yang lebih luas pada masyarakat terlibat langsung dalam debat pilpres.

Sebab, debat bukan hanya untuk memfasilitasi peserta pemilu maupun tim kampanye, tetapi yang paling penting adalah masyarakat pemilih.

Baca juga: Debat Ketiga, Sandiaga Sarankan KPU Tak Hadirkan Pertanyaan dari Panelis

Meski begitu, rencana ini baru gagasan dari KPU yang belum disampaikan ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Sedang didiskusikan, meski belum diputuskan," ujar Pramono.

Debat ketiga pilpres akan diselenggarakan Minggu (17/3/2019). Pesertanya adalah cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Tema debat ketiga ialah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

Debat ketiga pilpres akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, oleh Trans 7, Trans TV, dan CNN Indonesia TV.

Kompas TV Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno,mengusulkan revisi terkait pertanyaan dari panelis saat debat ketiga Pilpres 2019. Dalam debat ketiga nanti, Sandi akan berhadapan dengan Cawapres nomor urut 01, Ma'rufAmin. Sandi mengusulkan,susunan pertanyaan dari panelis lebih menyentuh dan mewakili harapan masyarakat.Bukan hanya untuk kalangan para pendukung pasangan calon. Sandi juga meminta KPU membatasi penonton dalam ruang debat menjadi 50 orang saja. Hal itu disampaikanSandi saat menghadiri deklarasi dukungan mantan kepala desa di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Bondowoso, Jawa Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com