Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Ketiga, Sandiaga Sarankan KPU Tak Hadirkan Pertanyaan dari Panelis

Kompas.com - 18/02/2019, 16:44 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menyajikan pertanyaan dari panelis di debat ketiga Pilpres 2019.

Menurutnya, pertanyaan dari panelis yang diberikan pada debat kedua tidak ditangkap oleh masyarakat. Debat selanjutnya kedua calon cukup untuk saling berargumentasi dan menyampaikan visi serta misinya.

"Tidak usah diberikan pertanyaan, sampaikan saja apa yang menjadi program visi kita dan saling bertanya untuk masing-masing topik. Misalnya pendidikan, apa visi-misi Prabowo-Sandi, kemudian silahkan dipertanyakan oleh lawan," ungkap Sandiaga di media center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2019).

Baca juga: Bantah Fadli Zon, KPU Akan Tetap Gunakan Panelis di Debat Selanjutnya

Sandiaga juga menilai adanya pertanyaan-pertanyaan dari panelis dikhawatirkan sudah diketahui oleh kedua paslon sebelum debat dimulai.

Alhasil, lanjutnya, efektivitas tujuan dari debat pilpres tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Buat saya yang terbaik adalah pada sesi pertama cukup menyampaikan visi dan misi secara umum. Kemudian di sesi dua lebih spesifik ke masing-masing topik, apa yang menjadi program dari kedua paslon dan kemudian saling menanggapi," tutur Sandiaga.

Baca juga: Fadli Zon Usul Debat Cawapres Tak Ada Pertanyaan dari Panelis

"Untuk sesi ketiga hingga kelima lebih baik kedua paslon fokus dalam menyampaikan program kerja," sambungnya.

Adapun untuk sesi debat eksploratif, lanjutnya, sudah cukup efektif untuk menakar kompetensi kedua paslon.

Sandiaga juga menyampaikan kalimat penutup untuk debat sudah cukup bagus guna menampilkan perbedaan antar kedua calon.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menyatakan pasangannya, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, lebih unggul saat debat. Menurut Ma'ruf, Jokowi menguasai materi debat yang telah disiapkan oleh panelis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com