KPU Pertimbangkan Tidak Lagi Fasilitasi Nobar Debat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji ulang rencana fasilitasi nonton bareng (nobar) debat pilpres.

Langkah ini merespons insiden ledakan petasan di lokasi nobar debat kedua capres di parkir timur Senayan, Minggu (17/2/2019).

"Mari kita mengkaji bersama-bersama plus dan minusnya. Apakah kegiatan nobar itu masih perlu diadakan atau ditiadakan," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Menurut Wahyu tanpa difasilitasi KPU, masyarakat banyak yang menyelenggarakan nobar. Sehingga, nobar yang diselenggarakan KPU bisa jadi sudah tak relevan lagi.

Baca juga: KPU Usul Tamu Undangan Bisa Bertanya ke Peserta Debat

Alasan lain yang lebih penting adalah, menekan risiko keamanan masyarakat yang hadir nobar.

"Bukan berarti kami melarang nobar, tidak ya. Kami hanya meniadakan fasilitas nobar itu. Toh tanpa fasilitasi nobar sama KPU, kelompok masyarakat, TKN, BPN dan relawan juga sudah melakukan nobar sendiri-sendiri bahkan sampai lapisan terbawah," ujar Wahyu.

"Sehingga kami rekomendasikan agar nobar tidak difasilitasi dalam konteks ini," tandasnya.