Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kritik yang Pernah Dilontarkannya soal LRT, Ini Penjelasan Kalla

Kompas.com - 20/02/2019, 08:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pernah menyampaikan autokritik terhadap pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo.

Kritik itu soal pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang menurutnya tidak efisien.

Menurut dia, tak ada masalah dengan apa yang disampaikannya. Kalla mengatakan, jika ada sesuatu yang tak sesuai menurut pandangannya maka ia akan melontarkan kritik.

"Ya, saya itu kalau menganggap sesuatu tidak sesuai saya ngomong. Tapi dalam konteksnya perhatikan. Waktu saya bicara tentang LRT itu di muka para konsultan. Jadi saya sampaikan, Anda semua konsultan, harus berpikir jernih, jangan membiarkan terjadinya over-invested," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Menhub: LRT Kita Lebih Murah dari Malaysia dan Singapura

"Bahwa harus kalau dia menjadi konsultan harus objektif. Bahwa ya memang kasus LRT itu ya di luar kota kenapa harus elevated? Karena menurut Menteri Perhubungan, resmi di sidang kabinet, kalau di bawah itu ongkosnya 10 persen aja dibanding di atas," lanjut Kalla.

Meski demikian, ia mengaku tak hanya menyampaikan kritik terhadap apa yang tak ia setujui, tetapi juga memberikan solusi.

Saat mengkritik LRT yang terlalu mahal, ia mengusulkan ke depannya dibangun secara sebidang untuk perjalanan di luar kota Jakarta.

"Saya kritik kemudian saya kasih solusi. Sama dengan LRT, apa solusi? Saya kasih ke bawah. Kalau tidak, Rp 20 triliun hilang percuma. Iya kan. Jadi bukan soal asal kritik. Saya ingin menghemat uang negara," ujar Kalla.

Baca juga: Menhub: Mau Nunggu Palembang Macet Dulu Baru Dibangun LRT?

Saat ditanya apakah tidak khawatir kritik yang ia sampaikan justru malah menurunkan elektabilitas capres petahana Joko Widodo, Kalla mengaku tak khawatir.

"Ah tidak. Justru mungkin akan naik, berarti pemerintah memperhatikan harus efisien. Justru kalau pemerintah boros bisa turun elektabilitasnya pemerintah. Dalam hal ini Pak Jokowi. Tapi karena kami akan mengubah menjadi efisien akan bisa naik. Jangan lupa itu," lanjut Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com