Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut BPN Prabowo-Sandiaga Kurang Cerdas Kelola Isu

Kompas.com - 19/02/2019, 19:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko menilai, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kurang cerdas dalam mengelola isu politik.

Sebab, seringkali pernyataan-pernyataan politik yang dikeluarkan pihak BPN tak sesuai konteks.

"Contoh ya yang menurut saya enggak cerdas pada timnya (BPN) itu, tentang kebakaran hutan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Saat acara debat kedua, 17 Februari 2019 lalu, Jokowi mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir, kebakaran hutan di Indonesia relatif berkurang.

Baca juga: Prabowo Sebut Kasus Ahmad Dhani Sebagai Dendam Politik

"Maksudnya itu, tidak ada lagi negara luar yang komplain. Tidak ada lagi masyarakat Riau yang ke mana-mana pakai masker, kesulitan karena asap," ujar Moeldoko.

Selain itu, tiga tahun yang disebutkan Jokowi, artinya sejak tahun 2016 hingga 2019 ini. Namun, lanjut Moeldoko, pemahaman kubu BPN yang diungkapkan ke masyarakat umum tak seperti yang dimaksud Jokowi.

"Pihak mereka mengatakannya, berdasarkan tahun 2015, buktinya asap masih terjadi. Kan artinya mereka 'missed' lagi," ujar Moeldoko.

Contoh lainnya yakni soal pernyataan Jokowi dalam debat kedua yang mengatakan, selama empat tahun pemerintahannya, tidak terjadi konflik vertikal masyarakat dan pemerintah akibat pembebasan lahan proyek infrastruktur. Khususnya jalan tol.

Namun, Moeldoko mendengar BPN memberikan pernyataan bahwa masih terjadi konflik rakyat. Konflik itu disebabkan oleh sengketa agraria.

Baca juga: Kubu Prabowo Diminta Tak Berlebihan Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Lahan

"Kan mereka nembak lagi. Katanya, ini ada 550 konflik. Ternyata, itu adalah konflik pada sektor reforma agraria, bukan infrastruktur," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu meminta BPN jangan memutarbalikan fakta ke masyarakat. Apalagi membuat persepsi bahwa Jokowi pembohong. Moeldoko mengajak untuk berpolitik secara sehat sekaligus mencerdaskan masyarakat.

"Jangan diputar-putar seolah-olah Pak Jokowi bohong. Jangan dibolak-balik. Ya jadi bingung nanti semuanya," ujar Moeldoko.

Kompas TV Para buruh pabrik di Cilacap, Jawa Tengah, mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno.Selain dihadiri juru bicara BPN, Andre Rosiade, deklarasi juga dihadiri para tokoh masyarakat, agama, dan anggota DPR RI dari Partai Gerindra. <br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->Dukungan terhadap pasangan capres nomor urut 02 disampaikan para buruh pabrik mie sohun di Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dukungan diberikan karena para buruh menilai pasangan capres 02,cerdas danmampu bekerja keras menyelesaikan persoalan negara.<br /> <!--[endif]-->

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com