Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dilaporkan karena Diduga Bohong, Ini Kata Hasto

Kompas.com - 19/02/2019, 15:56 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menegaskan, calon presiden nomor urur 01 Joko Widodo tak melakukan kebohongan dalam debat kedua pilpres 2019.

Menurut dia, kalau pun hal yang diucapkan Jokowi tak sesuai dengan realita di lapangan, hal itu bukan berarti sebuah kebohongan.

Misalnya terkait pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir. Hasto mengakui masih ada kebakaran hutan yang terjadi.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Sampaikan Kebohongan Publik

Namun, bukan berarti Jokowi menyampaikan kebohongan karena faktanya jumlah kebakaran hutan sudah jauh lebih berkurang.

"Ya yang disampaikan pak Jokowi adalah sebuah progres. Bagaimana sebelumnya kebakaran hutan itu membuat kita diprotes negara-negara tetangga. Itu bisa diatasi," kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menilai berlebihan apabila Jokowi dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan kebohongan publik yang disampaikan saat debat. Ia menegaskan bahwa segenap partai koalisi dan partai pendukung siap membela Jokowi.

"Kalau dikit-dikit lapor, kami akan melindungi Pak Jokowi. Seluruh partai koalisi Indonesia Kerja jadi benteng terbaik Pak Jokowi dan Ma'ruf amin. Demikian pula rakyat," kata Hasto.

Koalisi masyarakat anti hoaks melaporkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ke Bwaslu atas dugaan kebohongan publik yang disampaikan saat debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Harus Minta Maaf karena Sampaikan Data yang Salah

Kuasa hukum koalisi, Eggi Sudjana mengungkapkan, koalisi melaporkan Jokowi ke Bawaslu sebagai seorang yang berkedudukan sebagai calon presiden, bukan presiden yang telah memberikan keterangan palsu dan merugikan masyarakat.

"Koalisi ini menyepakati untuk melaporkan saudara Joko Widodo dalam perspektifnya sebagai capres saat debat kedua," ujar Eggi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Eggi menjelaskan, kebohongan publik yang dijadikan sebagai barang bukti adalah pernyataan Jokowi di antaranya mengenai tentang impor jagung, infrastruktur internet, dan kebakaran hutan.

Kompas TV Pembangunan infrastruktur digadang-gadang menjadi keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi, dan dianggap menjadi keunggulannya di Pilpres 2019 nanti. Namun hal ini menuai kritik dari oposisi. Bahkan ada kritik dari Cawapres No Urut 02 infrastuktur tak efektif kurangi pengangguran. Sejauh mana pembangunan infrastuktur berdampak pada perbaikan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com