Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Minta Sandiaga Tidak Sungkan Saat Debat Ketiga

Kompas.com - 19/02/2019, 11:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tidak sungkan terhadap dirinya saat debat ketiga pilpres, 17 Maret 2019.

"Yang penting, laksanakan dengan santun, sopan. Bukan hanya Pak Sandi ke saya. Saya juga yang tua ke yang muda, harus saling menghormati," ujar Ma'ruf di kediamannya, Menteng, Selasa (19/2/2019) pagi.

Baca juga: Maruf Amin: Jangan Sampai Kalah di Jawa Barat...

Pernyataan Ma'ruf ini dilontarkan setelah ia membaca beberapa surat kabar yang memuat pernyataan Sandiaga tidak akan menyerang ulama dalam debat.

Ma'ruf mengapresiasi rasa hormat Sandiaga.

Menurut dia, dalam sebuah forum debat, saling serang adalah hal yang wajar dilakukan asalkan serangan yang dilancarkan berkaitan dengan ide, gagasan, dan program masing-masing kontestan.

Baca juga: Maruf Amin: Ulama Makin Kompak, Optimistis Menang di Banten

Selain itu, peserta debat harus tetap santun, saling menghormati satu sama lain, tidak merendahkan dan tidak berkelahi fisik.

"Kan tanya jawab. Debat kan tidak berarti berantem. Tanya jawabnya gimana. Saya ditanya, jawabnya gimana. Itu kan tanya jawab," ujar Ma'ruf.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya dirinya dan Sandiaga sama-sama mengikuti aturan debat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara.

"Kami harus saling menghormati dengan cara yang santun. Kami juga harus ikuti aturan KPU," ujarnya.

Kompas TV Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno juga yakin Jokowi tidak curang saat debat Capres kedua tadi malam. Sandiaga meyakini teknologi earpiece untuk mendengar arahan yang dituduhkan pada Jokowi memang ada, namun Sandi justru tidak percaya jika Jokowi akan melakukan kecurangan. Sandiaga memilih untuk tidak berkomentar karena ia menanggap rival politiknya dalam pemilu April mendatang ini akan menjaga kejujuran sesuai ketentuan KPU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com