Penjelasan JK soal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Digabung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan tergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Indonesia Kerja disebabkan adanya tambahan satu pos kementerian koordinator baru, yakni Kemenko Maritim, di pemerintahan Jokowi-JK.

"Begini sejarahnya, karena dalam undang-undang menteri itu maksimal 34, karena ditambah satu menko (yaitu) menko maritim - (kalau) dulu kan cuma tiga menko - maka harus ada kementerian yang tergabung. Maka tergabunglah itu kehutanan dengan lingkungan hidup," kata JK usai menggelar nonton bareng debat capres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/02/2019) malam.

Menanggapi rencana capres Prabowo Subianto, yang akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, JK mengatakan hal itu sah saja dilakukan.

Baca juga: Prabowo Ingin Pisahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup

Menurut JK, presiden terpilih berhak menentukan pos kementerian apa saja yang akan ditetapkan, selama tidak melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 15 UU tentang Kementerian Negara tersebut menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan Kementerian paling banyak 34.

"Bisa saja. Ya semua presiden, kalau terpilih, kan bebas untuk menetapkan kementerian; kecuali sembilan kementerian yang harus ada. Ya kemudian tetapi batasannya harus 34," kata JK.

Baca juga: Kalla: Jokowi Unggul Debat, Prabowo Sangat Jujur

Dalam debat capres putaran kedua, Prabowo Subianto mengatakan akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena terjadi tumpang tindih dalam permasalahan izin dan pengawasan lingkungan.

"Saya akan pisahkan menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Kenapa kehutanan dijadikan satu dengan lingkungan hidup? Segera kita pisahkan sehingga Kementerian Lingkungan Hidup akan benar-benar tegakkan masalah lingkungan hidup," kata Prabowo.