Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Kritik Data yang Disampaikan Jokowi pada Debat Kedua

Kompas.com - 18/02/2019, 10:49 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menilai, ada kekacauan data yang disampaikan calon presiden petahana Joko Widodo dalam debat kedua Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (18/2/2019).

"Kita menyaksikan banyak sekali kekacuan data dari petahana. Sangat disayangkan dan sangat mengecewakan seorang presiden fakir data dan informasi," ujar Andre ketika dihubungi Kompas.com, Senin (19/2/2019).

Menurut Andre, kesalahan Jokowi dalam memaparkan data terlihat saat ia menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini tidak ada kebakaran hutan di Indonesia.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Jokowi Membangun Tanpa Feasibility Study yang Benar

Fakta yang terjadi, lanjut Andre, adalah sebaliknya. Ia mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2016 terjadi kebakaran hutan seluas 14.604,84 hektar.

Pada 2017 terjadi kebakaran hutan seluas 11.127,49 hektar dan pada 2018 ada 4.666,39 hektar hutan yang terbakar.

"Pak Jokowi bilang tiga tahun terakhir tidak ada pembakaran hutan, padahal kita tahu kalau ditotal ada sekitar 30.000 hektar yang terbakar," kata Andre.

Andre juga menilai, Jokowi menghindari pertanyaan Prabowo terkait impor gula dengan mengalihkan jawaban ke impor jagung.

Baca juga: CEK FAKTA: Komparasi Biaya Konstruksi LRT Jabodebek dan Negara Lain

"Ditanya soal impor gula, jawabnya impor jagung. Artinya dia enggak mau menanggapi, apalagi data impor jagung yang ia paparkan juga salah," ujar Andre.

"Jokowi mengatakan bahwa tahun 2014 kita masih impor jagung sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2018 hanya impor 180.000 ton. Faktanya, berdasarkan sumber BPS disebutkan bahwa Indonesia mengimpor Jagung 737.220 ton jagung," katanya.

Dia juga mempertanyakan pernyataan Jokowi soal akses 4G di Indonesia yang diklaim sudah 100 persen.

"Kita tahu bahwa akses 4G di Indonesia masih 20 persen. Jadi mbok jangan berikan kita data yang salah untuk meyakinkan masyarakat," ujar Andre.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Palapa Ring

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com