Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Prabowo, JK Sebut Bangun Infrastruktur Harus Cepat karena Tertinggal Jauh

Kompas.com - 18/02/2019, 05:11 WIB
Sabrina Asril

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia terlambat membangun moda transportasi, sehingga keputusan cepat Pemerintah untuk membangun "LRT" dan "MRT" harus dihargai supaya tidak tertinggal dari kota besar di negara kawasan Asia.

Hal ini disampaikan Kalla untuk menanggapi pernyataan Prabowo yang menilai keputusan pemerintah membangun infrastruktur terkesan "grasak-grusuk". Hal itu, sebut Prabowo, membuat sejumlah proyek justru mengalami kerugian.

"'Grasak grusuk' maknanya apa? Terburu-buru? Ya kalau terburu-buru karena kita sudah telat. Lihat kota-kota lain di Asia ini, lihat Singapura, lihat di Kuala Lumpur. Itu kalau kita tidak cepat, itu bisa lebih banyak telatnya," kata Kalla usai menggelar nonton bareng debat capres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019) malam.

Wapres mengatakan keputusan Pemerintah untuk membangun moda transportasi berbasis rel tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan Jakarta, yang tingkatannya masuk terparah di dunia.

Baca juga: Prabowo: Banyak Proyek Infrastruktur Tidak Efisien, Rugi

Selain itu, pembangunan LRT di Palembang, Sumatera Selatan, juga dimaksudkan untuk membangun fasilitas Asian Games 2018 waktu itu, sehingga diperlukan kecepatan.

"Jadi harus dihargai juga kecepatan mengambil keputusan karena kita waktu itu juga ada Asian Games. Kedua, memang kita sudah terlambat; dan kemacetan di Jakarta sudah termasuk kemacetan yang salah satu tertinggi di dunia," jelasnya.

Terkait inefisiensi pembangunan LRT di Palembang, yang jaraknya hanya 24,5 kilometer, JK mengatakan masalah itu bisa diatasi dengan membangun jaringan transportasi lain meskipun memerlukan biaya tambahan lagi.

Baca juga: Jokowi Tepis Tudingan Prabowo Infrastruktur Tanpa Studi Kelayakan

"Memang sekarang ini di Palembang itu masih jauh dari target, tetapi karena itu harus dikampanyekan dan harus dibuatkan jaringannya lagi. Jadi kalau hanya (sekitar) 20 kilometer di Palembang itu tidak cukup untuk menaikkan penumpang, karenanya harus lebih banyak jaringannya lagi," paparnya.

Dalam debat capres putaran kedua, capres Prabowo Subianto mengatakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi-JK kurang efisien karena banyak yang dikerjakan terburu-buru tanpa studi kelayakan.

"Saya juga harus sampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi bekerja kurang efisien. Banyak infrastruktur dikerjakan dengan 'grasak grusuk' tanpa 'feasibility study' yang benar," kata Prabowo.

Hasilnya, kata Prabowo, pemerintah justru rugi di sejumlah proyek. Dia mencontohkan kasus pembangunan LRT di Palembang dan Bandara Kertajati di Jawa Barat.

Debat capres putaran kedua, yang hanya diikuti dua kandidat capres, digelar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan. Debatk kedya ini mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com