Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Kuasai Lahan Ratusan Ribu Hektar, Fadli Zon Sebut Harusnya Jadi Kebanggaan Nasional

Kompas.com - 17/02/2019, 23:40 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut aset milik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berupa lahan perkebunan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah seharusnya menjadi kebanggaan nasional.

Hal itu dikatakan Fadli menanggapi pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo yang menyinggung aset perkebunan seluas ratusan ribu hektar milik Prabowo dalam debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

"Tadi Pak Prabowo menjawab dengan elegan bahwa apa yang dimiliki Pak Prabowo seharusnya jadi kebanggaan nasional," ujar Fadli saat ditemui seusai menghadiri debat capres.

Baca juga: Jokowi Singgung Lahan Prabowo di Kaltim Seluas 220.000 Hektar

Menurut Fadli, kepemilikan aset itu membuktikan bahwa masih ada orang Indonesia yang memiliki lahan yang cukup luas.

Menurut Fadli, lahan tersebut sebelumnya milik PT Perkebunan Nusantara.

"Kalau tidak diambil oleh orang Indonesia, akan diambil oleh orang asing. Dan sudah banyak aset yang seharusnya dimiliki kita, negara, tapi diambil alih oleh asing," kata Fadli.

Fadli mengatakan, sejak dulu Prabowo tidak pernah menutupi identitas sebagai seorang pengusaha.

Menurut Fadli, pernyataan Jokowi soal aset milik Prabowo bisa jadi hanya teknik untuk mendulang elektabilitas.

Baca juga: Prabowo Akui Kuasai 220.000 Hektar Lahan di Kalimantan Timur

Dalam debat capres, Jokowi menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Aceh Tengah.

"Pak Prabowo memiliki lahan sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar," ujar Jokowi.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan pas pemerintahan saya," kata Jokowi.

Menjawab pernyataan Jokowi, Prabowo mengakui menguasai lahan tersebut. Namun, Prabowo mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.

Kompas TV Calon Presiden No Urut 01, Joko Widodo:Sepertinya Pak Prabowo kelihatannya ke depan kurang optimis. Jokowi menyatakan dengan melihat pembangunan sumber daya manusia yang sudah disampaikan, ia meyakini untuk menyongsong industri4.0 dengan optimis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com