Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Diundang, Panitia Sayangkan Prabowo Tak Hadir di Tanwir Muhammadiyah

Kompas.com - 16/02/2019, 17:18 WIB
Ihsanuddin,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyesalkan ketidakhadiran calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu yang digelar pada 15-17 Februari 2019. 

Ketua Umum IMM Najih Prastiyo mengatakan, pihaknya mengapresiasi panitia Tanwir Muhammadiyah yang telah mengundang Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai tokoh nasional.

Baca juga: Presiden Jokowi Buka Tanwir ke-2 Muhammadiyah

Ia mengungkapkan diundangnya kedua tokoh yang tengah bertarung di Pilpres 2019 itu sebagai upaya mendengarkan informasi yang berimbang dari kedua capres. 

Namun, ia menyesalkan hanya Jokowi yang hadir di Tanwir Muhammadiyah.

Padahal, harusnya forum Tanwir ini bisa menjadi forum terhormat dan menjadi ajang menjaga hubungan baik antara tokoh bangsa dengan Muhammadiyah.

"Jadi terkesan Prabowo Subianto seolah menafikan keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi yang besar yang terbukti telah turut serta membangun bangsa dengan amal-amal yang nyata," kata Najih dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/2/2019).

Apalagi, menurut dia, tak ada alasan yang jelas kenapa Prabowo tak memenuhi undangan dari Muhammadiyah. Padahal, undangan sudah dilayangkan sejak jauh-jauh hari.

"Ini adalah bentuk pengabaian dan menomorduakan undangan Muhammadiyah, tentu ini sangat menganggu," kata dia.

Baca juga: Alasan Terpilihnya Bengkulu sebagai Tuan Rumah Tanwir Muhammadiyah

Lebih jauh, Najih menilai ketidakhadiran Prabowo akan menggerus elaktabilitas dan ketidakpercayaan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra itu, khususnya di kalangan warga Muhammadiyah.

"Forum tanwir ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Prabowo untuk meyakinkan bahwa dirinya layak memimpin Indonesia ke depan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com