Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Sebut Maskapai Penerbangan Bisa Bangkrut Kalau Tiket Terlalu Murah

Kompas.com - 13/02/2019, 08:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, maskapai penerbangan bisa bangkrut jika harga tiket pesawat terlalu murah.

"Kalau terlalu murah, buktinya mengelola airlines itu tidak mudah. Apalagi kalau mau ditarik murah, sudah berapa airlines yang tutup? Ada Batavia dulu, ada Adam Air, ada Merpati, ada Mandala, ada Sempati, semua kan tutup, bangkrut," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini dan sempat disinggung oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Baca juga: Ini Saran INDEF Agar Harga Tiket Pesawat Bisa Ditekan

Mereka merasa mahalnya harga tiket menurunkan minat masyarakat berwisata dan berujung sepinya kamar-kamar hotel.

Sehingga, lanjut Kalla, persoalan harga tiket pesawat tak sederhana penyelesaiannya sebab hal itu memengaruhi keberlangsung maskapai.

Kalla menambahkan jika maskapai mematok harga tiket yang murah bisa jadi, dalam jangka pendek, menguntungkan konsumen. Namun, jika ternyata penjualan tiket tak mampu menanggung biaya operasional maka ke depan maskapainya akan bangkrut.

Baca juga: Gaduh Tiket Pesawat Mahal, Ternyata Maskapai Terapkan Dynamic Pricing

Jika semua maskapai bangkrut, justru masyarakat yang akan dirugikan karena tak lagi bisa menikmati moda transportasi yang cepat seperti pesawat.

Apalagi, kata Kalla, maskapai penerbangan murni bekerja secara bisnis sehingga sangat memperhatikan untung dan rugi.

"Jangan lihatnya dari segi menaikannya. Tapi lihat kalau tidak naik apa yang terjadi? Ya bangkrut ini perusahaan. Kalau bangkrut perusahaan kalian nanti terus naik kapal laut lagi," lanjut Kalla.

Kompas TV Sebelumnya Presiden Joko Widodo menerima keluhan dari perhimpunan hotel dan restoran indonesia PHRI tentang mahalnya harga avtur. Menurut PHRI tingginya harga avtur berimbas pada kenaikan harga tiket pesawat dan akhirnya sektor pariwisata lantaran komponen bahan bakar mencakup 40 persen dalam harga tiket pesawat. Presiden pun berjanji akan memanggil Pertamina untuk membicarakan masalah ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com