Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gabung ke PDI-P, Status Ahok Anggota Biasa

Kompas.com - 08/02/2019, 19:45 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDI-Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tidak ada jabatan yang diemban mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang baru menjadi anggota PDI-P.

Djarot menyebut Ahok hanya menjadi anggota biasa.

"Dia anggota biasa saja, anggota biasa itu kan bisa di tingkat mana pun. Pokoknya anggota biasa, sama dengan anak ranting juga punya KTA, simpatisan juga punya KTA," ujar Djarot ketika dihubungi, Jumat (8/2/2019).

Djarot mengatakan, Ahok tidak keberatan dengan hal itu dan tak meminta jabatan apa pun saat memutuskan bergabung dengan PDI-P.

Baca juga: Pertimbangan Matang Ahok Sebelum Putuskan Jadi Kader PDI-P

Menurut Djarot, PDI-P tidak akan melarang warga negara yang ingin bergabung sepanjang memenuhi syarat.

"Siapa pun boleh masuk, yang sesuai dengan visi PDI-P mau masuk ya silakan. Bahkan pendiri PKS Almarhum Ustad Yusuf Supendi masuk kok," kata dia.

Ketika mendaftarkan diri, kata Djarot, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Ahok. Salah satu syarat paling penting adalah kesepahaman mengenai ideologi Pancasila.

Baca juga: Ahok Pamer KTA PDI-P di Bali

"Karena kami partai terbuka siap apun boleh dan tanpa paksaan. Asalkan ideologinya Pancasila ya, itu harus mutlak. Terus taat pada AD/ART juga," kata dia.

Sebelumnya, Ahok mengunjungi kantor DPD PDI-P di Provinsi Bali. Di sana, Ahok sempat memamerkan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P.

Tak hanya pamer KTA, Ahok juga mengenakan jaket merah dengan angka 3 pada dada bagian kiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com