Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desa-desa Damai yang Merawat Toleransi Indonesia...

Kompas.com - 08/02/2019, 13:40 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Media sosial menjadi salah satu yang berperan dalam penyebaran informasi hoaks bahkan hingga ke desa-desa. Dampaknya begitu besar bahkan sampai pada persoalan intoleransi dan bibit radikalisme.

Gejolak-gejolak intoleransi yang disebabkan fitnah, isu penolakan rumah ibadah, hingga radikalisme berbasis kekerasan akhirnya mulai menjalar ke desa-desa.

Meski demikian, jawaban atas masalah intoleransi di Indonesia ini justru bermula dari desa-desa juga.

Baca juga: Toleransi yang Sebenarnya di Indonesia Bukan Hal Mustahil

Wahid Foundation, lembaga yang berprinsip meneruskan visi kemanusiaan Abdurrahman Wahid, memiliki program bernama forum NUSANTARA bekerja sama dengan UN Women.

Program ini membuat desa-desa di Indonesia berevolusi menjadi "desa damai". Fokus program ini adalah memberdayakan peran perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi di lingkungan masing-masing. Sekaligus berdaya di bidang sosial ekonomi.

"Mereka mendapatkan pelatihan dan penguatan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Misal mengenai bagaimana cara mengatasi hoaks," kata Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, dalam peluncuran buku indikator desa damai di Hotel Sultan, Jumat (8/2/2019).

Baca juga: Toleransi yang Sebenarnya, Bisakah Terjadi di Indonesia?

9 desa damai

Dalam program ini, sudah ada 9 desa dan kelurahan di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai desa atau kelurahan damai.

Di antaranya adalah Desa Tajurhalang dan Kelurahan Pengasinan di Jawa Barat, Desa Gemblegan dan Nglinggi di Jawa Tengah, Desa Guluk-gulik, Prancak, Payudan Dundang, Candirenggo, dan Sidomulyo di Jawa Timur.

"Melalui desa atau kelurahan damai, anggota masyarakat berkomitmen untuk melindungi dan menumbuhkan toleransi dan perdamaian di komunitas mereka," kata Yenny.

Baca juga: Toleransi dan Kerukunan Dinilai Membaik pada 2018

Ada 9 indikator yang harus dipenuhi desa-desa damai ini. Penduduk desa damai harus berkomitmen untuk menjalankan itu dalam kehidupan mereka.

Indikatornya adalah berkomitmen mewujudkan perdamaian, ada pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender, ada praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan warga, ada penguatan nilai dan norma kearifan lokal, dan ada sistem deteksi dini pencegahan intoleransi.

Kemudian ada sistem penanganan cepat, penanggulangan, dan pemulihan kekerasan. Lalu ada peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat, ada pranata bersama, dan ada ruang sosial bersama antar warga.

Baca juga: Ahli Psikologi Ungkap Makna Toleransi yang Sebenarnya

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penguatan toleransi, kedamaian, hingga pemberdayaan perempuan di desa-desa merupakan investasi paling mahal. Sebab bibit-bibit radikalisme dan gejolak sosial lain bisa cepat terdeteksi masyarakat.

"Karena kalau ada ideologi apa, paham apa, mereka akan cepat terdeteksi. Kalau ada tamu masuk, warga desa itu cepat tahu," kata Ganjar.

Halaman:


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com