Toleransi dan Kerukunan Dinilai Membaik pada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai, toleransi dalam masyarakat relatif lebih baik pada tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikannya dalam acara "Diskusi Media mengenai Kerukunan Bangsa: Refleksi Akhir Tahun dan Proyeksi Awal Tahun", di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).

"Saya kira merujuk berbagai riset memang menunjukan bahwa paling tidak pada 2017 indeks toleransi menurun dibanding tahun 2016, walaupun masih dalam skala yang kategorinya baik. Tahun 2018 saya kira situasinya relatif kondusif dibandingkan tahun 2017," ujar Abdul.

Meski begitu, dia tak menampik masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi memasuki tahun 2019.

Salah satu yang dinilainya serius adalah fenomena ujaran kebencian yang semakin meningkat.

Selain itu, Indonesia juga sudah memasuki tahun politik dan akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun depan. Tantangannya adalah politisasi agama.

Menurut Abdul, dibutuhkan peran semua pihak agar agama menjadi salah satu kekuatan bangsa, bukan pemecah belah.

"Tantangan politik yang paling tidak sampai April 2019 memang menuntut peran dan kontribusi serta komitmen dari semua elemen bangsa, khususnya dari kalangan tokoh agama untuk bagaimana kita memperkuat peran agama sebagai kekuatan bangsa yang bersifat universal," jelasnya.

Hal senada disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Syafiq A. Mughni.

Menurut dia, ada kedewasaan yang ditunjukkan oleh masyarakat. Syafiq berharap hal itu terus diterapkan dalam dunia politik.

"Kematangan itu ditunjukan dengan walaupun dalam persaingan yang seketat ini dan sekeras itu, dengan statement yang setajam itu, tetapi tidak ada konflik berdarah dan konflik fisik yang terjadi," ujar Syafiq.

"Di satu sisi ada kebaikan karena tidak ada konflik fisik dan jangan sampai ini keterusan dalam berpolitik," sambungnya.