Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Kerahasiaan Soal Debat, Panelis dan Moderator Akan Tanda Tangan Pakta Integritas

Kompas.com - 06/02/2019, 16:28 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panelis dan moderator debat kedua pilpres akan diminta menandatangani pakta integritas untuk menjamin kerahasiaan pembahasan dan pertanyaan debat.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, rencana penandatanganan pakta integritas muncul berdasar kesepakatan pihaknya, tim kampanye paslon 01 dan 02, maupun panelis dan moderator.

"Kami tadi sepakati, karena ini rahasia, sangat rahasia bahkan, panelis dan moderator akan menandatangani pakta integritas untuk tidak membocorkan bahasan, atau proses pembahasan dan rumusan narasi pertanyaan ke pihak luar," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Hari Ini, KPU Kembali Gelar Rapat Persiapan Debat Kedua Pilpres

Menurut Arief, sebagai pembuat pertanyaan, panelis adalah pihak yang tahu betul pertanyaan debat.

Begitu pula dengan moderator. Sebagai pemandu, mereka akan lebih dulu diberi tahu pertanyaan debat yang nantinya akan disampaikan ke kandidat.

Arief mengatakan, KPU tengah merancang adanya sanski bagi pihak-pihak yang melanggar pakta integritas.

"Jadi ini akan dijaga betul karena panelis yang tahu, moderator juga harus tahu karena dia yang akan menyampaikan pesan-pesan pertanyaanya," tandasnya.

Baca juga: INFOGRAFIK: 8 Panelis untuk Debat Kedua Pilpres 2019

Sebelumnya, KPU menetapkan 8 panelis debat kedua pilpres. Dari jumlah tersebut, 6 panelis berasal dari kalangan akademisi dan 2 orang lainnya dari LSM.

Tak seperti debat pertama yang melibatkan tim kampanye dalam perumusan nama panelis, KPU memutuskan untuk tidak lagi melibatkan kedua tim kampanye dalam menentukan panelis debat pilpres. Nama-nama panelis seluruhnya diputuskan oleh KPU.

Sementara dua orang moderator adalah pembawa acara berita iNews TV, Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.

Baca juga: Kedua Capres Dinilai Perlu Membahas Simpang Siur Data Dasar di Debat Kedua

Kedua nama tersebut ditetapkan sebagai moderator melalui kesepakatan antara KPU, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga dan televisi penyelenggara debat kedua.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan iNews TV.

Kompas TV Sebagian pihak menilai debat pertama Pilpres 2019 berlangsung kurang greget hingga BPN Prabowo-Sandiaga menawarkan format debat tarung bebas. Evaluasi telah dilakukan dan KPU memunculkan perubahan format<br /> cukupkah efektif menghidupkan jalannya debat kedua? KompasTV akan membahasnya bersama wakil ketua BPN Prabowo-Sandiaga Priyo Budi Santoso, wakil direktur saksi TKN Jokowi-Ma&#39;ruf Lukman Edy, dan analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com