Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Sindir Aparat yang Tidak Tanggapi Laporan-laporannya

Kompas.com - 04/02/2019, 13:16 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon heran terhadap tudingan adanya propaganda Rusia maupun konsultan asing yang dilontarkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Menurut Fadli, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga justru sangat dibatasi selama masa kampanye ini.

Dia menyinggung laporan-laporannya yang disampaikan ke kepolisian tetapi tidak ada tindak lanjutnya.

Baca juga: Fadli Zon Anggap Jokowi Halusinasi soal Propaganda Rusia

"Pihak mereka kami adukan ke polisi tapi tidak ditindaklanjuti," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/2/2019).

Fadli mengaku sudah melaporkan 8 sampai 9 orang, mulai dari Bupati Boyolali Seno Samudro, pianis Ananda Sukarlan, hingga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Namun, hingga saat ini belum ada kelanjutan dari laporan itu.

"Saya yang melaporkan, (saya) Wakil Ketua DPR RI. Ada banyak lagi, Ananda Sukarlan, Raja juli, tetapi tidak ditindaklanjuti. Memangnya saya bukan warga negara Indonesia?" kata Fadli.

Baca juga: Fadli Zon Anggap Jokowi Putus Asa Hadapi Prabowo

 

Ia juga menyinggung penahanan Buni Yani dan Ahmad Dhani yang keduanya merupakan anggota BPN Prabowo-Sandiaga. Ahmad Dhani bahkan seorang caleg dari Partai Gerindra.

Fadli mengatakan, penahanan Dhani di masa kampanye ini telah merugikan Gerindra. Padahal, menurut dia, Dhani boleh tidak ditahan sebelum kasusnya inkrah.

"Kenapa dibatasi secara fisik? Seperti terburu buru? itu kan saya kira jelas seperti putusan politis," ujar Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com