Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Muhaimin, Golkar Sebut Belum Ada Pembahasan Jatah Menteri

Kompas.com - 29/01/2019, 16:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, belum ada pembahasan mengenai pembagian jatah menteri dalam koalisi pengusung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menargetkan 10 kursi menteri jika Jokowi-Ma'ruf terpilih di Pilpres 2019.

"Saya kira belum ada pembicaraan terkait dengan pembagian kursi-kursi menteri di tubuh koalisi Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf," kata Ace melalui pesan singkat, Selasa (29/1/2019).

Ia mengatakan, kursi menteri merupakan hak prerogatif Jokowi jika kembali terpilih sebagai presiden.

Baca juga: Jika Jokowi Terpilih, PKB Targetkan Dapat 10 Kursi Menteri

Oleh karena itu, Ace mengingatkan seluruh relawan dan partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk memenangkan pasangan tersebut.

"Kami sekarang fokus bekerja untuk memenangkan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf, selain bahwa kami juga memenangkan partai kami masing-masing," lanjut dia.

Muhaimin target 10 menteri untuk PKB

Sebelumnya, Muhaimin mengatakan, partainya menargetkan bisa mendapat 10 kursi menteri apabila pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin terpilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri," kata Muhaimin, usai audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/1/2019), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, di Kabinet Indonesia Kerja (KIK), PKB mendapatkan empat kursi menteri, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti).

Pada kabinet mendatang, menurut Muhaimin, PKB berharap mendapatkan menteri di bidang keuangan, industri dan usaha kecil dan menengah (UKM).

PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi dalam upaya mendukung ekonomi lebih cepat makmur dan sejahtera.

"Kalau menteri 10, terutama Menteri Keuangan agar ekonomi bisa lebih cepat makmur dan sejahtera," ujar Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com