Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Thamrin seperti di Singapura, tapi di Priok seperti di Bangladesh

Kompas.com - 28/01/2019, 11:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat ihwal pengintegrasian transportasi DKI Jakarta di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Kalla memimpin rapat seusai memantau kemacetan Jakarta melalui udara bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Rapat ini untuk membicarakan tentang sistem transportasi ke depan di Jabodetabek. Tadi pagi, kami naik helikopter keliling Jakarta dan sekitarnya untuk melihat apa sih yang terjadi dan apa yang harus dilaksanakan," kata Kalla saat membuka rapat.

Kalla mengatakan, hal-hal yang akan dibahas dalam rapat tersebut tak hanya soal transportasi, tetapi juga tata kota yang ideal.

Baca juga: Wapres Kalla Tinjau Kemacetan Jakarta Lewat Pantauan Udara

Ia mencontohkan kondisi jalanan di Jalan MH Thamrin dan di belakangnya yang berbeda 180 derajat.

"Pertanyaannya adalah apakah masalah kita hanya transportasi, dan apakah, atau bagaimana transportasi bisa menjalankan yang lain. Yang kedua, ini Jakarta kalau kita ada di Jalan Thamrin itu seperti di Singapura, tapi kalau kita di belakangnya, itu Tanjung Priok seperti Bangladesh," ujar Kalla lagi.

Karena itu, lanjut Kalla, ada banyak hal yang harus dipikirkan dalam menata transportasi di Jakarta, seperti penataan pedestrian dan selainnya.

Ia juga mengatakan, semestinya Indonesia menganut sistem tata wilayah yang benar di mana masyarakat menengah ke bawah tinggal di pusat kota, sedangkan masyarakat menengah ke atas tinggal di luar kota.

"Kalau di negara lain orang kaya tinggal di luar kota, orang yang kurang mampu tinggal di dalam kota. Kalau kita terbalik, orang yang mampu tinggal di dalam kota, orang yang kurang mampu tergeser ke luar kota," kata Kalla.

"Sehingga lebih besar ongkosnya, karena itulah kita membicarakan konsepnya apa yang kita harapkan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com