Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Minta Caleg PBB yang Dukung Prabowo-Sandi Tak Bikin Perpecahan

Kompas.com - 27/01/2019, 16:41 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak ada sanksi bagi 80 calon anggota legislatif partainya yang mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tidak ada (sanksi). Kami tetap hormati perbedaan pendapat," ujar Yusril di sela Rapat Koordinasi Nasional PBB di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2019).

Meski demikian, Yusril mengingatkan agar caleg yang diusung melalui partainya tidak membuat masalah yang menyebabkan perpecahan di internal partai.

"Tapi baik-baiklah di partai, jangan serang menyerang, caci maki, fitnah. Saya pikir mayoritas PBB diam dan sopan, tapi ada juga yang suaranya lantang," kata Yusril.

Baca juga: 80 Caleg PBB Deklarasi Dukung Prabowo-Sandiaga

Menurut Yusril, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB telah menentukan arah dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Yusril mengatakan, dalam sebuah organisasi, keputusan pimpinan dan keputusan rapat pleno wajib ditaati oleh seluruh kader partai.

Yusril mengatakan, lima tahun lalu Ketua Majelis Syuro DPP PBB MS Ka'ban mengatakan bahwa partainya harus satu komando. Menurut Yusril, dalam sebuah partai, pemegang komando adalah ketua umum.

"Suka tidak suka harus dijalankkan. Ini bukan keputusan pribadi. Saya ketua umum tidak bisa memutuskan, Pak Ka'ban juga," kata Yusri.

Sebelumnya, sebanyak 80 calon anggota legislatif PBB yang tergabung dalam Gerakan Nasional Caleg PBB Poros Makkah mendeklarasikan diri mendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Baca juga: Calegnya Beda Pilihan Capres, Yusril Sebut Itu Pribadi dan Tak Wakili Partai

"Kita berkumpul kembali di sini untuk membulatkan tekad dan niat caleg PBB untuk mendukung hasil ijtima ulama," kata Ketua Majelis Syuro PBB MS Ka'ban dalam sambutannya saat deklarasi akbar mendukung ijtima ulama di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019) petang, seperti dikutip Antara.

Ka'ban mengatakan, para caleg PBB harus memahami bahwa perjuangan ini tidaklah mudah. Oleh karenanya perlu bersatu untuk mendukung ijtima ulama, yakni mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Ka'ban mengaku telah mengonsolidasikan dukungan ini kepada semua anggota Majelis Syuro PBB dan semua secara bulat sepakat untuk mendukung penuh Prabowo-Sandi.

Kompas TV Ketua Umum Partai Bulan Bintang,Yusril Ihza Mahendra, membebaskan kadernya memberikan dukungan kepada kedua Capres dan Cawapres di Pilpres 2019 sampai PBB menentukan sikap dukungan pada Januari 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com