Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Duga Jokowi Sedang "Dilemahkan" dari Dalam

Kompas.com - 25/01/2019, 18:06 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah curiga calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sedang dilemahkan dari dalam.

Hal ini karena banyak isu-isu yang datang dari kubu Jokowi-Ma'ruf tetapi pada akhirnya merugikan mereka sendiri.

Misalnya seperti munculnya tabloid Indonesia Barokah yang kemunculannya mirip Obor Rakyat.

"Saya khawatir ini ada kayak langkah penggembosan kepada Pak Jokowi. Kok tiba-tiba modus yang dulu dituduhkan kepada Pak Prabowo kok ada di Pak Jokowi semua? Apa karena ada orang yang pindah jadi tim sukses di situ maka terjadi penggembosan?" ujar Fahri di kompleks parlemen, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Belum Baca, Jokowi Tak Mau Komentar soal Tabloid Indonesia Barokah

Contoh lainnya adalah wacana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

Fahri mengatakan manuver ini justru merugikan Jokowi sendiri.

Dia curiga hal ini adalah upaya internal untuk melemahkan Jokowi. Menurut dia, mungkin saja Jokowi tidak sadar akan hal itu.

"Kasus Ba'asyir ini kaya penggembosan saya lihat. Jadi yang kena itu Pak Jokowi. Saya merasa dari jauh melihat Pak Jokowi ini sedang dilucuti secara perlahan-lahan," kata dia.

Baca juga: Saat Jokowi Diteriaki Bohong dan Hoaks...

Adapun, tarik ulur wacana pembebasan Ba'asyir dimulai oleh penasihat hukum pribadi Jokowi, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan bahwa Jokowi menyetujui pembebasan Ba'asyir. Hal ini sempat dibenarkan juga oleh Jokowi.

Namun, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kemudian menegaskan, pembebasan Ba'asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.

Baca juga: PDI-P: Seharusnya Prabowo Bantah Saja kalau Merasa Pernyataan Jokowi Tak Betul...

Keesokan harinya, Jokowi menjelaskan pemerintah pada intinya sudah membuka jalan bagi pembebasan Ba'asyir, yakni dengan jalan pembebasan bersyarat. Akan tetapi, Ba'asyir harus memenuhi syarat formil terlebih dulu, baru dapat bebas dari segala hukuman.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa permintaan pembebasan bersyarat tidak dapat dipenuhi karena Ba'asyir tidak mau memenuhi syarat formil yakni menandatangani surat yang menyatakan ia setia pada NKRI.

Kompas TV Uni Eropa menyatakan netral dan tak berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden. Hal ini sekaligus membantah klaim salah satu pasangan capres yang mengaku mendapat dukungan dari Uni Eropa. Bantahan mendukung salah satu pasangan calon disampaikan seusai pertemuan duta besar Uni Eropa dengan tim kampanye nasional Jokowi Ma’ruf Amin yang dipimpin Erick Thohir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com