Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Impor 30.000 Ton Jagung, Buwas Jamin Tak Ganggu Produksi Panen Februari-Maret

Kompas.com - 24/01/2019, 18:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan, importasi 30.000 ton jagung dari Amerika Latin direalisasikan dalam waktu dekat.

Namun, ia juga memastikan bahwa impor tidak akan mengganggu produksi jagung petani di Indonesia yang akan panen pada Februari hingga Maret 2019 mendatang.

Agar tidak mengganggu produksi petani jagung Indonesia, Bulog bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan daerah produsen jagung.

Baca juga: Menko Darmin: Jika Tak Impor, Harga Jagung Tembus Rp 8.000 Per Kg

Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Bulog untuk menyerap jagung petani lokal pada masa panen.

"Kami sekarang sedang memetakan tempat-tempat yang akan panen jagung di mana saja. Nantinya, kami akan persiapkan penyerapannya juga, karena Bulog telah diperintahkan Presiden untuk juga mempersiapkan penyerapan jagung," ujar Budi saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Buwas mengaku, baru memantau satu wilayah tanam jagung, yakni di Garut, Jawa Barat. Ketika ditanya soal berapa target penyerapan jagung petani lokal oleh Bulog, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu menegaskan, sebanyak-banyaknya.

Buwas tidak mempunyai data berapa produksi jagung pada masa panen mendatang.

"Umpamanya begini, Garut produksi sekian. Kebutuhan (di Garut) sendiri berapa banyak? Kalau di sana kelebihan, kita ambil untuk kemudian disuplai ke wilayah lain yang defisit. Begitu juga di daerah lain," ujar Buwas.

Baca juga: Pemerintah Buka Keran Impor Jagung 30.000 Ton

Meski demikian, Buwas juga menegaskan bahwa penyerapan jagung ini hanya akan dilakukan jika harga jagung rendah.

"Apabila harga turun maka kita yang akan menyerap, Bulog. Kalau harga bagus di tingkat petani, ya sudah biar saja toh (tidak diserap). Toh yang membutuhkan itu peternak ayam kan," ujar Buwas.

Kompas TV Meski memiliki keterbatasan Sumber Daya Alam, para pendahulu di NTT sejaklama telah membudiyakan tanaman Jagung. Dan kini jagung jadi komoditas pangan utama bagi masyarakat di sana, sehingga NTT juga dikenal sebagai Provinsi Jagung Nasional. Hampir 40 persen atau sekitar 700 ribu hektar lahan kering di NTT berpotensi untuk dimanfaatkan dalam sektor pertanian, namun sayangnya tidak ada banyak pihak yang memahami jika pengolahan lahan pertanian kering butuh perlakuan yang berbeda dengan pengolahan lahan lainnya. Food and Agriculture Organization atau Badan Pangan PBB mulai memperkenalkan siste pertanian konservasi di Provinsi NTB dan NTT mulai 2013 silam, bersama dengan US AID dan Kementrian Pertanian terus mendorong upaya ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com