Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungi Percetakan Gramedia, KPU Optimistis Pencetakan Surat Suara Selesai Sesuai Target

Kompas.com - 20/01/2019, 16:24 WIB
Devina Halim,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga pihak kepolisian telah meninjau percetakan perdana surat suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di PT Gramedia, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/2019).

Peninjauan itu dilakukan serentak ke beberapa perusahaan percetakan surat suara di Jakarta, Jawa Timur, dan Makasar.

Setelah melakukan peninjauan, Komisioner KPU Ilham Saputra mengaku optimis percetakan surat suara dapat selesai sesuai target yaitu 60 hari.

"Saya kira dengan kapasitas yang dimiliki oleh pihak percetakan, kami optimis bahwa proses percetakan surat suara yang 60 hari itu bisa sesuai target," terang Ilham, di Gedung Kompas Gramedia, Minggu.

Kompas Gramedia merupakan salah satu perusahaan yang diberi kepercayaan mencetak surat suara, bersama dengan lima perusahaan lainnya, yaitu PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).

Keenam perusahaan ini memenangkan tender produksi surat suara.

Secara keseluruhan, Gramedia harus memproduksi sebanyak 292.019.984 lembar surat suara atau sekitar 31,07 persen dari total kebutuhan surat suara.

Selain itu, ia juga yakin bahwa surat suara yang dihasilkan akan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Ilham mengatakan, terdapat orang yang bertugas mengawasi kualitas surat suara yang sudah dicetak, baik dari internal PT Gramedia maupun dari pihaknya.

"Kemudian juga terkait kualitas, kami sendiri punya quality control dari Politeknik Negeri Media Kreatif, dan juga di Kompas ada quality control," jelasnya.

"Kalau teman-teman lihat di dalam bahwa sampel ditarik satu, dilihat, dicek kembali apa sudah memenuhi sesuai dengan klasifikasi kemudian apa yang tertuang dengan kontrak, jadi kualitas gambarnya, gambar partainya, gambar bendera yang ada di surat suaranya," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com