Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Janji Bangun Perumahan Subsidi untuk Berbagai Komunitas

Kompas.com - 19/01/2019, 11:58 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

GARUT, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji pemerintah akan membangun perumahan subsidi untuk berbagai komunitas di berbagai daerah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meletakkan batu pertama perumahan subsidi untuk Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG), di Garut, Sabtu (19/1/2019).

"Ini akan kita mulai yang pertama untuk pembangunan rumah komunitas di Garut. Nantinya kita juga akan bangun di provinsi-provinsi yang lain untuk komunitas-komunitas yang berbeda," kata Jokowi.

Baca juga: Cukur Massal di Garut, Presiden Jokowi Ikut Pangkas Rambut

Jokowi mengatakan, untuk tahap pertama, ada 150 rumah yang akan dibangun untuk anggota PPRG.

Rumah yang dibangun memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi.

Saat ini, meski pembangunan belum dimulai, sudah 140 rumah yang laku.

Para pembeli mendapat subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (FLPP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Bank BTN.

Baca juga: VIDEO: Presiden Jokowi Ikut Cukur Massal di Garut

"Sehingga nanti di dalam harga itu, ada subsidi uang muka Rp 4 juta, kemudian bunga disubsidi 5 persen," kata Jokowi.

"Kita harapkan nantinya cicilan per bulan kurang lebih Rp 800.000 dari rumah dan tanah seharga Rp 130 juta," tambah dia.

Jokowi mengatakan, komunitas-komunitas yang tertarik untuk mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah bisa mengusulkannya langsung ke Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.

"Di situ baru nanti dicarikan tanah, dicarikan fasilitas kreditnya, kemudian carikan developernya," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com