Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Pemikiran Rasional Masyarakat soal Kesehatan Bantu Defisit BPJS

Kompas.com - 17/01/2019, 12:58 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut salah satu solusi untuk mengurangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah dengan membangun pemikiran rasional masyarakat mengenai kesehatan.

"BPJS Kesehatan adalah asuransi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun masalahnya, timbul efek negatif kalau masyarakat tidak rasional dengan kesehatan, jadi apa-apa ke rumah sakit," kata Kalla saat membuka seminar dan diskusi "Pembiayaan Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Pelayanan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia" di Gedung CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Kalla bercerita, jangan sampai BPJS Kesehatan bangkrut seperti yang terjadi di badan asuransi kesehatan Belanda dan Yunani.

Baca juga: Wapres Kalla Dorong BPJS Aktif Sosialisasi Gerakan Hidup Sehat

"Di Belanda bangkrut karena banyaknya imigran yang berobat. Maka dari itu, kita harus melihat ke depan, solusinya pencegahan ke masyarakat agar terhindar dari penyakit," ungkapnya kemudian.

Memang, lanjut Kalla, sekarang masyarakat sudah banyak yang berobat ke rumah sakit karena biaya yang murah melalui BPJS Kesehatan.

Namun, ada juga masyarakat yang mencari kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hanya untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Menunggak Klaim Pembayaran 18 Rumah Sakit di Karawang

"Mereka memang bebas ke rumah sakit. Namun, waktu itu direktur BPJS Kesehatan pernah cerita ke saya, biaya fisioterapi rumah sakit kini tinggi karena masyarakat malah memanfaatkan itu untuk menyegarkan badan, ongkos pijatnya sampai triliunan. Kalau hal ini tidak diatasi, akan bangkrut seperti di Belanda," paparnya.

Maka dari itu, kata Kalla, solusi yang kini menjadi tugas dari BPJS Kesehatan adalah merasionalisasi masyrakat.

Menurut Kalla, masyarakat kini sudah banyak yang berobat ke rumah sakit dan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga kian memberatkan pemerintah jika tidak ada upaya preventif terhadap kesehatan.

"Semuanya menambah beban yang besar karena jumlah penduduk kan kian tinggi, kunjugan ke rumah sakit juga sekarang tinggi," ucapnya.

Kompas TV Dikabarkan 3 RSUD di Jakarta tidak melayani pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. 3 RSUD yaitu, RSUD Kebayoran Lama, RSUD Jati Padang, dan RSUD Cipayung. Dianggap tidak memenuhi syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait akreditasi rumah sakit. Benarkah kabar tersebut? Berikut liputan jurnalis digital KompasTV Dian Septina.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com