Kalau Kurang, Dana Rekonstruksi Sulteng dan NTB Bisa dari Pinjaman Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tak masalah jika sebagian dana rekonstruksi pasca-gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) berasal dari pinjaman luar negeri.

Hal itu disampaikan Kalla usai memimpin rapat penanganan bencana di Sulteng dan NTB di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Ya kalau kurang maka kita banyak tawaran dari ADB (Asian Development Bank), dari World Bank, banyak tawaran untuk memfasilitasi itu selama 30 tahun itu (pembayarannya). Tidak akan memberatkan," ujar Kalla seusai rapat.

Baca juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara dan Rekonstruksi di Sulteng dan NTB

Kalla mengatakan, saat ini APBN masih cukup untuk mendanai rekonstruksi pasca-gempa di Sulteng dan NTB.

Namun, pemerintah akan mempertimbangkan opsi berutang ke luar negeri jika nantinya ada pertimbangan lain.

"Sebagian iya, (bisa) diambil. (Sekarang) Kita masih sanggup menangani sampai dengan relokasi besar-besaran itu," lanjut Kalla.

Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah Patta Tope menyebutkan, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 18 triliun untuk proses rekonstruksi Sulawesi Tengah pasca-bencana gempa dan tsunami.

Baca juga: Pemerintah Beri Keringanan Bagi Debitur KUR Terdampak Gempa Sulteng

"Kalau yang totalnya tadi kan Wapres sudah hitung, perkiraannya itu Rp 18 triliun," kata Patta, yang juga mengikuti rapat bersama Wapres.

Ia menyebutkan, dana tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB).

Saat ini, ada dana sebesar Rp 7,5 triliun dari ADB. Namun, jumlah tersebut akan dialokasikan untuk rekonstruksi dan pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang turut hadir dalam rapat menyatakan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah bagi 14.400 kepala keluarga dan infrastruktur penunjang di wilayah relokasi.