Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara dan Rekonstruksi di Sulteng dan NTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya mempercepat proses pembangunan hunian sementara (huntara) serta dan rekonstruksi pasca-gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal itu diputuskan dalam rapat penanganan bencana di Sulteng dan NTB yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Kalau di NTB memang diperuntukkan percepatan daripada penguatan komponen-komponen dan juga pendampingan lebih banyak lagi. Dan itu, pemetaan gempa dan juga percepatan pendampingan (fasilitator) diselesaikan di sana karena dananya sudah tersedia," ujar Kalla, seusai rapat.

Baca juga: Huntara Belum Jadi, 1071 KK di Pandeglang Tinggal di Pengungsian

"Begitu juga di Sulawesi Tengah, penetapan wilayah hijau dan merah. Merah tidak boleh sama sekali dibangun dan juga likuefaksi, tidak boleh sama sekali. Kemudian PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) membikin planologinya itu percepatan huntara," lanjut Kalla.

Ia menilai, percepatan pembangunan huntara perlu dilakukan seiring dengan akan dimulainya proses rekonstruksi, khususnya bagi mereka yang terdampak relokasi di Sulawesi Tengah.

Sebab, mereka membutuhkan tempat tinggal sementara untuk menunggu rumah barunya dibangun saat proses rekonstruksi berlangsung.

Namun, Kalla mengatakan, proses rekonstruksi rumah bagi warga yang lokasi tempat tinggalnya tidak terdampak likuefaksi bisa dimulau lebih dahulu.

Baca juga: 29 Kepala Keluarga Mulai Tempati Huntara di Palu

Sementara itu, warga yang lokasi tempat tinggalnya terdampak likuefaksi masih harus menunggu perencanaan menyeluruh terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang belum selesai.

Proses pembahasan RTRW tersebut sebentar lagi akan selesai dan rekonstruksi di Sulteng akan segera dimulai. Saat ditanya kapan akan dimulai, Kalla tak menjawab.

"Segera jalan, karena Gubernur (Sulteng) memberikan (data) hari ini, dan lebih lengkap orang dan alamatnya. Sehingga perlu diverifikasi oleh BNPB," ujar Kalla.

"Masih ada tanah yang harus diselesaikan hak kepemilikannya karena itu terlantar. Itu akan selesai secara bersamaan PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) membikin master plannya segera dibangun untuk orang yang direlokasi," lanjut dia.