Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara dan Rekonstruksi di Sulteng dan NTB

Kompas.com - 09/01/2019, 17:01 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana, Rabu (9/1/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana, Rabu (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya mempercepat proses pembangunan hunian sementara ( huntara) serta dan rekonstruksi pasca-gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal itu diputuskan dalam rapat penanganan bencana di Sulteng dan NTB yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Kalau di NTB memang diperuntukkan percepatan daripada penguatan komponen-komponen dan juga pendampingan lebih banyak lagi. Dan itu, pemetaan gempa dan juga percepatan pendampingan (fasilitator) diselesaikan di sana karena dananya sudah tersedia," ujar Kalla, seusai rapat.

Baca juga: Huntara Belum Jadi, 1071 KK di Pandeglang Tinggal di Pengungsian

"Begitu juga di Sulawesi Tengah, penetapan wilayah hijau dan merah. Merah tidak boleh sama sekali dibangun dan juga likuefaksi, tidak boleh sama sekali. Kemudian PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) membikin planologinya itu percepatan huntara," lanjut Kalla.

Ia menilai, percepatan pembangunan huntara perlu dilakukan seiring dengan akan dimulainya proses rekonstruksi, khususnya bagi mereka yang terdampak relokasi di Sulawesi Tengah.

Sebab, mereka membutuhkan tempat tinggal sementara untuk menunggu rumah barunya dibangun saat proses rekonstruksi berlangsung.

Namun, Kalla mengatakan, proses rekonstruksi rumah bagi warga yang lokasi tempat tinggalnya tidak terdampak likuefaksi bisa dimulau lebih dahulu.

Baca juga: 29 Kepala Keluarga Mulai Tempati Huntara di Palu

Sementara itu, warga yang lokasi tempat tinggalnya terdampak likuefaksi masih harus menunggu perencanaan menyeluruh terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang belum selesai.

Proses pembahasan RTRW tersebut sebentar lagi akan selesai dan rekonstruksi di Sulteng akan segera dimulai. Saat ditanya kapan akan dimulai, Kalla tak menjawab.

"Segera jalan, karena Gubernur (Sulteng) memberikan (data) hari ini, dan lebih lengkap orang dan alamatnya. Sehingga perlu diverifikasi oleh BNPB," ujar Kalla.

"Masih ada tanah yang harus diselesaikan hak kepemilikannya karena itu terlantar. Itu akan selesai secara bersamaan PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) membikin master plannya segera dibangun untuk orang yang direlokasi," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X