Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Disebut Tak Aman, PKS Yakin Tembus Ambang Batas Parlemen dalam 3 Bulan

Kompas.com - 09/01/2019, 13:14 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan, hasil survei elektabilitas yang menyebut PKS belum sepenuhnya aman lolos ke DPR menjadi cermin dan cambuk.

"Survei buat PKS berfungsi sebagai cermin dan cambuk. Cermin melihat adakah kerja kita yang dirasakan publik, sedangkan cambuknya mengingatkan kita untuk bekerja lebih efisien," kata Mardani ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2019).

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA per Desember 2018 menunjukkan ada lima partai yang masih belum aman lolos ke DPR periode 2019-2024, yakni:

1. PKS: 3,3 persen

2. PPP: 3 persen

3. Nasdem: 2,8 persen

4. PAN: 1,8 persen

5. Perindo: 1,9 persen

Merujuk hasil survei tersebut, kata Mardani, angka 3,3 persen tidak buruk bagi PKS. Dia pun yakin elektabilitas PKS akan naik sebelum Pileg 2019.

"Ini bukan angka yang buruk dan PKS siap naikkan elektabilitas untuk 100 hari ke depan," tuturnya.

Baca juga: Survei LSI: 6 Partai Tak Lolos ke DPR, 5 Partai Belum Aman

Dirinya yakin elektabilitas PKS akan melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen di Pemilu 2019. Sebab, di Pemilu 2009 dan 2014, PKS selalu di atas ambang batas parlemen di hasil akhir penghitungan suara.

Di Pemilu 2009, PKS memperoleh suara 7,88 persen (ambang batas 2,5 persen) dan di Pemilu 2014 mendapatkan 6,79 persen (ambang batas 3,5 persen).

"Dua hasil Pileg sebelumnya jelas bahwa PKS di atas survei. Tapi hasil survei untuk Pileg 2019 juga menjadi masukan buat kami agar bekerja lebih terarah lagi," ungkapya kemudian.

Kompas TV Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta meminta Fraksi Gerindra tak mengulur waktu proses pergantian Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menyatakan proses pergantian Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa dilakukan dengan sederhana jika ada keinginan dari Fraksi Gerindra. Fraksi PKS meminta Gerindra memberi batasan waktu yang jelas soal proses pergantian Wakil Gubernur DKI Jakarta. Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Sandiaga Uno mengajukan pengunduran diri untuk maju sebagai Cawapres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com