Komitmen Pemberantasan Korupsi Capres-Cawapres Dinilai Masih Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen pemberantasan korupsi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dinilai masih lemah.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan, hal tersebut didasarkan pada kajian pihaknya terhadap visi dan misi kedua pasangan tersebut.

"Pukat pernah melakukan kajian mengenai visi-misi capres-cawapres. Kita juga membandingkan dengan visi-misi ketika mereka maju di 2014 dan kebetulan capresnya sama, dan kami melihat memang kedua capres ini meminggirkan antikorupsinya," kata Oce kepada Kompas.com, Senin (7/1/2019) malam.

Baca juga: Moeldoko Anggap Prabowo Tak Hargai Upaya Pemberantasan Korupsi

Dari kajian Pukat UGM, kata Oce, program antikorupsi terkesan tak menjadi prioritas utama dalam visi-misi kedua pasangan. Ia juga menyoroti tak adanya agenda khusus terkait pemberantasan korupsi dari kedua pasangan.

KOMPAS.com/ AHMAD WINARNO Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril.

Padahal, lanjut dia, salah satu masalah serius dari pembangunan dan tata kelola pemerintahan saat ini adalah korupsi.

Oce mengingatkan, pemberantasan korupsi di suatu negara membutuhkan komitmen politik yang sungguh-sungguh dan nyata dari pemimpin negara.

"Karena pemberantasan korupsi itu berkaitan dengan kejahatan politik, kejahatan jabatan, dan kejahatan yang berisiko tinggi. Kalau tanpa political will yang kuat, maka pemberantasan korupsi itu akan sangat terpinggirkan," ujar dia.

"Harapannya kedua capres ini menjadikan isu antikorupsi ini sebagai salah satu prioritas program yaitu tergambar di visi-misi dan program mereka," sambungnya.

Menurut Oce, ada banyak program antikorupsi yang sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh berdasarkan masalah-masalah korupsi yang sedang dihadapi Indonesia.

Masalah itu seperti, korupsi kepala daerah, korupsi aparat penegak hukum, korupsi pengadaan barang atau jasa hingga korupsi di sektor sumber daya alam.

Baca juga: Alasan KPK Bersedia jadi Panelis Debat Pilpres

Oce juga mengatakan, kedua pasangan juga bisa menyesuaikan program antikorupsi mereka lebih dalam dengan mengacu pada rekomendasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Di sana, ada banyak rekomendasi UNCAC yang belum dipenuhi Indonesia yang bisa dikembangkan lebih jauh oleh kedua pasangan ke dalam program-program kerja.

"Kalau semua capres ini bisa menyesuaikan agenda atau konvensi internasional tersebut, itu jauh lebih baik, dan mestinya kan begitu," kata Oce.

Ia berharap kedua pasangan calon dan tim kampanyenya tak lagi memperdebatkan persoalan yang remeh temeh, melainkan fokus pada hal substansial seperti mengampanyekan program-program antikorupsi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.