Ketua DPR: Kalau Kursi Kosong, Bukan Berarti Kami Bolos

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta seluruh anggota dewan dapat membagi waktu antara berkampanye di daerah pemilihannya masing-masing dan menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPR, khususnya di bidang legislasi.

Hal itu diungkapkan Bambang saat berpidato dalam Rapat Paripurna ke 11 Pembukaan Masa Persidangan III, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Mari kita atur manajemen waktu kita dengan sebaik-baiknya, gunakanlah waktu di akhir pekan secara optimal untuk turun ke dapil masing-masing," ujar Bambang.

"Sedangkan hari-hari kerja tetap digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai anggota dewan yang terhormat," ucap dia.

Baca juga: Barisan Kursi Kosong Saat Rapat Paripurna DPR...

Pada awal pidatonya, Bambang sempat menjawab kritik sejumlah pihak terkait banyaknya anggota DPR yang sering tidak hadir di Rapat Paripurna.

Bambang mengatakan, pada tahun politik seperti saat ini, para anggota dewan yang mencalonkan kembali juga disibukan dengan perjuangan di daerah pemilihannnya masing-masing.

Politisi dari Partai Golkar itu menegaskan, barisan kursi kosong saat Rapat Paripurna bukan berarti anggota DPR membolos.

Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 250 dari 560 anggota DPR hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR Kembali Sepi Peminat

Sementara 48 anggota lainnya mengajukan izin dan sisanya tanpa keterangan.

"Setiap paripurna kursi-kursi yang selama ini dikritik karena tidak terisi, walapaun kita tahu kalau kosong itu bukan berarti kami bolos, tapi kami juga bekerja di dapil kita masing-masing," kata Bambang.

Pada Masa Persidangan III, DPR menargetkan lima rancangan undang-undangndapat disahkan menjadi undang-undang.

Kelima RUU tersebut adalah RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU tentang Kebidana dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.