Rapat Paripurna DPR Kembali Sepi Peminat

Kompas.com - 13/12/2018, 12:33 WIB
Dua anggota dari fraksi Partai Hanura dilantik melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW) pada Rapat Paripurna ke 10 Masa Persidangan II, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Dua anggota dari fraksi Partai Hanura dilantik melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW) pada Rapat Paripurna ke 10 Masa Persidangan II, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna kembali sepi dari kehadiran anggota DPR. Barisan kursi kosong tampak mencolok saat Rapat Paripurna ke 10 Masa Persidangan II, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Rapat tersebut juga hanya dipimpin oleh dua orang pimpinan, yakni Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto.

Berdasarkan hitungan Kompas.com pukul 11.00 WIB, ada 87 anggota DPR yang hadir saat pelantikan anggota antar-waktu.

Kompas.com kemudian melakukan penghitungan kembali sekitar pukul 11.30 WIB atau saat rapat paripurna menggelar agenda Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap pengesahan sejumlah rancangan undang-undang. Saat itu sebanyak 125 anggota DPR hadir dalam ruang Rapat Paripurna.

Baca juga: Barisan Kursi Kosong Saat Rapat Paripurna DPR...

Berdasarkan catatan pemimpin rapat Utut Adianto, sebanyak 295 anggota hadir dalam rapat dan memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan.

"Perlu kami sampaikan bahwa kita sudah dapat mengambil keputusan karena rapat sudah kuorum. Berdasarkan catatan sudah 295 anggota yang hadir," kata Wakil Ketua DPR Utut Adianto.

Sementara itu, petugas dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR enggan memberikan daftar hadir atau presensi resmi saat diminta oleh sejumlah wartawan.

Sepinya anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tidak hanya terjadi kali ini saja.

Suasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018) tidak jauh berbeda. Beberapa baris kursi anggota DPR yang terletak di bagian depan terlihat kosong.

Penyelenggaraan Rapat Paripurna pun tidak tepat waktu. Menurut jadwal Rapat Paripurna sedianya akan dimulai pada pukul 10.00 WIB akhirnya mundur sekitar pukul 11.00 WIB.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sebanyak 289 dari 560 anggota DPR telah menandatangani daftar kehadiran.

"Ada 289 anggota yang sudah menandatangani absen kehadiran dari seluruh fraksi. Kuorum telah tercapai," ujar Fahri saat membuka Rapat Paripurna.

Dari daftar kehadiran diketahui anggota DPR yang hadir sebanyak 151 orang. Sementara 138 anggota lainnya berstatus izin.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X