Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Kirim Daftar Pertanyaan ke Pasangan Calon Sepekan Sebelum Debat

Kompas.com - 05/01/2019, 23:30 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan dua model lontaran pertanyaan untuk debat calon presiden dan wakil presiden. 

Salah satunya, model pertanyaan terbuka. Dalam model ini, KPU akan mengirimkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon peserta debat.

Daftar pertanyaan tersebut dikirim sepekan sebelum debat. Debat pertama akan digelar 17 Januari 2019.

"Kalau target kita sih tanggal 10 lah (pertanyaan disampaikan ke peserta), seminggu sebelum pelaksanaan debat," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Baca juga: Ada 2 Model Pertanyaan dalam Debat Pilpres, Begini Detailnya

Saat ini, daftar pertanyaan debat masih disusun oleh para panelis.

Menurut Arief, semakin cepat peserta debat menerima daftar pertanyaan, semakin bagus.

Sebab, pertanyaan yang disusun tidak hanya berupa pertanyaan singkat, tetapi juga mengandung uraian dan penjelasan. Peserta akan memiliki banyak waktu untuk mempelajari pertanyaan.

"Supaya tidak ada salah tafsir, jadi ada narasinya dulu baru pertanyaan," ujar Arief.

Namun, kata Arief, dari daftar pertanyaan yang dikirimkan, tidak semua akan dimunculkan dalam debat. Peserta debat tidak akan diberi tahu pertanyaan mana yang bakal muncul.

Baca juga: Mantan Komisioner KPU: Aneh, Pertanyaan Debat Pilpres Disampaikan Lebih Dulu

Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019.

Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum bersama dua tim kampanye capres cawapres akhirnya menetapkan panelis debat pertama pada 17 Januari mendatang. Dua nama tidak jadi disertakan, yaitu mantan komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo.<br /> <br /> Menurut KPU, pencoretan dua nama merupakan keputusan dari dua partai pengusung paslon. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Bambang Widjojanto dicoret oleh paslon 1, sedangkan paslon 2 mencoret Adnan Topan Husodo. Pencoretan itu telah disepakati dua belah pihak.<br /> <br /> Akhirnya tersisa enam panelis untuk debat pertama nanti dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com