Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posko Seknas Prabowo-Sandiaga Bakal Diperbanyak hingga Jawa Timur

Kompas.com - 02/01/2019, 11:23 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mohamad Taufik mengatakan, posko pemenangan tidak hanya didirikan di Jawa Tengah.

Tim pemenangan Prabowo-Sandiaga juga akan mendirikan posko yang sama di Jawa Timur.

"Kami akan ke Jatim juga. Kami lagi rancang, banyak di beberapa kabupaten sudah masuk ke kami minta dijadikan posko," ujar Taufik ketika dihubungi, Rabu (2/1/2019).

Di Jawa Tengah, posko sudah didirikan di 4 lokasi yaitu Karanganyar, Semarang, Kendal, dan Pekalongan.

Baca juga: Selain di Karanganyar, Prabowo-Sandiaga Juga Dirikan 3 Posko Lain di Jateng

 

Taufik mengatakan, semua posko tersebut merupakan rumah para relawan pendukung Prabowo-Sandiaga.

Banyak relawan di kabupaten dan kota lain yang menawarkan rumahnya untuk dijadikan posko.

Dengan demikian, kata Taufik, posko Seknas di Jawa Tengah juga akan terus bertambah.

"Jadi responsnya positif nih. Ditambah kemarin banyak orang menawarkan rumahnya di masing-masing kabupaten. Kami lagi inventarisir untuk dijadikan posko di Jawa Tengah," kata dia.

Baca juga: Timses: Bahkan Kalau Posko Prabowo-Sandi di Samping Rumah Pak Jokowi, Kami Tak Gentar

Posko tersebut akan menjadi tempat berkumpul para relawan Prabowo-Sandiaga di Jawa Tengah. Di posko itu, relawan akan disiapkan untuk menyosialisasikan visi misi Prabowo-Sandiaga.

"Kalau tidak salah tanggal 5 nanti Pak Sandi ke Pekalongan. Salah satu acara nanti datang ke posko kami. Di sana ada pelatihan untuk tim yang turun ke desa tentang bagaimana cara mereka mendekati masyarakat di desa," ujar Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com