Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Sebut PAN, PKS, dan Demokrat Belum Sumbang Dana Kampanye Pilpres

Kompas.com - 31/12/2018, 17:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai Koalisi Adil Makmur, PAN, PKS, dan Demokrat, belum menyumbang dana kampanye ke tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketiga partai tersebut mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga. 

Merujuk pada data BPN, dalam rentang waktu empat bulan dana kampanye Prabowo-Sandiaga yang sudah terkumpul sebesar Rp 54 miliar.

Sumbangan terbesar berasal dari Sandiaga, sebesar Rp 39,5 miliar, lalu Prabowo Rp 13 miliar dan Gerindra Rp 1,38 miliar.

Baca juga: Malam Tahun Baru, Sandiaga Ingin Baca Doa di Masjid Dekat Rumah

Terkait dengan PAN, PKS, dan Demokrat yang belum menyumbang, Sandiaga mengakui bahwa Pemilu 2019 membutuhkan biaya besar lantaran bersifat serentak atau pilpres dan pileg digelar bersamaan. 

"Tentunya nanti bisa dicek masing-masing partai. Tapi kami sadar betul bahwa kebutuhan partai juga cukup besar hadapi pileg," kata Sandiaga di rumah pemenanganya, jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Sandiaga mengatakan, PAN, PKS, dan Demokrat sudah berpartisipasi meskipun belum memberikan sumbangan dana kampanye. Peran ketiga partai itu, kata Sandiaga, lewat pemasangan alat peraga kampanye (APK) di sejumlah daerah.

"Dari segi kegiatan di lapangan, setiap partai sudah berpartisipasi tapi belum dimasukkan semuanya di dana kampanye karena mereka bergerak sendiri. Mungkin mereka pasang APK sendiri, namun tidak melaporkan kepada BPN. Namun setiap saya kunjungan ke daerah, masing-masing partai sudah pasang APK," paparnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Resmikan Posko Prabowo-Sandi di Jawa Tengah

Sementara itu, Bendahara Umum BPN Thomas Djiwandono menduga partai-partai koalisi selain Gerindra belum menyumbang karena fokus pada pemilu legislatif.

"Belum saja, belum bukan berarti mereka enggak mau loh. Sekali lagi ini mereka juga mesti mikirin pemilu legislatif mereka," kata Thomas.

"Tetapi setiap Pak Sandi ke lapangan, PAN ada, di Jatim Demokrat ada, PKS di Jabar ada. Jadi itu mungkin bisa ditanyakan ke bendahara masing masing," sambungnya.

Sementara itu, BPN juga mendapatkan sumbangan dari perorangan yang totalnya mencapai Rp 76,1 juta dan dari sumbangan kelompok totalnya Rp 28,86 juta.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut2,Sandiaga Uno,tidak mempermasalahkan panelis debat capres-cawapres yang dipilih oleh KPU. Sandi yakin semua panelis yang dipilih netral.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Sandi saat sempat berada di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (30/12). Ia juga menambahkan,debat capres-cawapres harus dibuatsejuk dan nyaman,bukan saling menjatuhkan.<br /> <br /> Menurut Sandi, lebih baik jika nantinya para pendukung pasangan capres-cawapres tidak terlalu banyak di arena debat, karena menurutnya bisamengganggu konsentrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com