Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Pendapat dengan Zulkifli Hasan, Elite PAN Putuskan Non-aktif

Kompas.com - 27/12/2018, 19:42 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Putra Jaya Husin memutuskan untuk non-aktif dari kegiatan partai. Keputusan ini dipicu oleh perbedaan pendapat dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Saya non-aktif dari partai. (Saya) berbeda pendapat (dengan Ketua Umum) tentang bagaimana cara mengelola partai," ujar Putra ketika dihubungi, Kamis (27/12/2018).

Putra mengaku sudah memutuskan non-aktif sejak 20 Juli 2018. Menurut dia, keputusan ini bukan soal ketidakcocokan dengan kepemimpinan Zulhas melainkan karena perbedaan pendapat.

Baca juga: Pendiri Partai Tak Masalah DPP PAN Bela Amien Rais

Sayangnya, Putra tidak menceritakan kejadian apa yang memicu perbedaan pendapat itu.

"Jadi bukan cocok enggak cocok tetapi berbeda pandangan," kata Putra.

Baru-baru ini, Bendahara Umum PAN Nasrullah juga memutuskan mundur dari jabatannya. Meski demikian, Nasrullah menegaskan dirinya tidak keluar dari partai tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai keputusan Putra Jaya untuk non-aktif karena ingin fokus pada bisnis. Menurut dia, hal ini adalah proses yang biasa dalam dinamika partai.

Baca juga: PAN Pertanyakan Surat Terbuka 5 Pendiri Partai untuk Amien Rais

"Ada pengurus yang aktif, nonaktif, atau mengundurkan diri dari kepengurusan, silih berganti kepengurusan. Ini adalah bukti proses perkaderan partai berjalan," ujar Viva.

Viva yakin PAN tetap solid untuk memenangkan pemilu 2019. Baik dalam Pemilihan Presiden maupun Legislatif.

"PAN tetap solid, komit, dan semangat mengobarkan perjuangan merebut kemenangan di pemilu," kata dia.

Kompas TV Partai Amanat Nasional terus bergejolak menjelang Pilpres 2019, mulai dari pengurus yang mbalelo dengan mendukung Joko Widodo, bendahara umum mundur dan sekarang pendiri mendesak Amien Rais mundur. Spekulasipun bermunculan apakah PAN mengalami perpecahan atau memang ada pihak yang sengaja memecah belah?<br /> <br /> KompasTV akan membahasnya bersama Wakil Sekretaris Partai PAN Faldo Maldini, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Analis Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com