Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 27/12/2018, 08:52 WIB
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Albert Hasibuan, tidak mempermasalahkan sikap Dewan Pimpinan Pusat PAN yang membela Amien Rais dari surat terbuka mereka. Albert dan empat orang pendiri lain sebelumnya meminta Amien mundur dari politik praktis dan kepengurusan PAN.

"Untuk itu kami tidak ikut campur, kami hanya mengeluarkan pandangan kami. Bahwa kemudian ada reaksi dari pimpinan PAN yang berbeda, itu wewenangnya," ujar Albert di kediamannya di Jalan Mirah Delima, Rabu (26/12/2018).

Albert mengatakan surat terbuka itu pada dasarnya memang ditunjukan kepada Amien Rais. Bukan kepada DPP PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan.

Menurut Albert, seharusnya DPP PAN bisa menyadari apa yang terjadi di internal partai dengan adanya Amien Rais. Surat terbuka dari para pendiri hanya sebagai pengingat saja.

"Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan PAN ini sudah jelas dan karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Amien Rais ini disebut antitesis," ujar Albert.

Baca juga: PAN Pertanyakan Surat Terbuka 5 Pendiri Partai untuk Amien Rais

Sekjen PAN Eddy Soeparno sebelumnya mengatakan bahwa pendiri PAN yang mengkritik Amien Rais sudah lama tidak aktif. Selain itu, para pendiri juga punya pilihan politik berbeda pada Pemilu 2019.

Terkait itu, Albert mengakui bahwa dirinya sudah tidak aktif di dunia politik. Kata dia, semua pendiri PAN yang membuat surat terbuka itu juga sudah memasuki usia lanjut. Namun, surat terbuka ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden.

"Sebenarnya (surat terbuka ini) tidak masuk ke situ," kata Albert.

Sebelumnya, lima pendiri PAN mengkritik pernyataan dan sikap politik Amien Rais. Lima pendiri PAN yang dimaksud yaitu Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Heraty, dan Zumrotin. Kritikan terhadap Amien Rais tersebut mereka sampaikan lewat surat terbuka.

Mereka bahkan meminta Amien untuk berhenti dari dunia politik praktis dan keanggotaan PAN.

Baca juga: Waketum Usul Pendiri PAN Bertemu Amien Rais Diskusikan Perbedaan Pemikiran

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay pun menilai permintaan agar Amien Rais mundur dari politik praktis dan kepengurusan PAN itu melanggar nilai-nilai demokrasi.

"Permintaan agar Amien Rais mundur dari kehidupan organisasi sosial dan politik dinilai mencederai demokrasi dan potensial melanggar UUD 1945, khususnya pasal tentang kebebasan bersyarikat dan berkumpul," ujar Saleh.

Dia juga mempertanyakan kritikan pendiri yang menyebut Amien Rais menghambat perkembangan PAN.

Saleh menyebut Amien Rais seringkali tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di PAN. Bahkan, pengurus PAN yang sering meminta pendapat dan nasihat dari Amien.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama mulai 19 April | Wamenkumham Polisikan Keponakan

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama mulai 19 April | Wamenkumham Polisikan Keponakan

Nasional
Tanggal 25 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 25 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
Belajar Dari Kasus Haris-Fatia, Undang-Undang Belum Lindungi Para Pembela HAM

Belajar Dari Kasus Haris-Fatia, Undang-Undang Belum Lindungi Para Pembela HAM

Nasional
Ungkap Kondisi Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Panglima TNI: Sebenarnya Kondusif, Hanya Saja...

Ungkap Kondisi Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Panglima TNI: Sebenarnya Kondusif, Hanya Saja...

Nasional
Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Budi Gunawan Puja-puji Prabowo, Kontras Ingatkan Lagi Kasus Penculikan Aktivis

Budi Gunawan Puja-puji Prabowo, Kontras Ingatkan Lagi Kasus Penculikan Aktivis

Nasional
Soal Laporan terhadap Sugeng IPW Diproses Bareskrim, Aspri Wamenkumham: Masyarakat Akan Lihat Sendiri Mana yang Benar

Soal Laporan terhadap Sugeng IPW Diproses Bareskrim, Aspri Wamenkumham: Masyarakat Akan Lihat Sendiri Mana yang Benar

Nasional
Pengesahan UU Cipta Kerja Disahkan, Pimpinan DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur MK

Pengesahan UU Cipta Kerja Disahkan, Pimpinan DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur MK

Nasional
Isi Lengkap Piagam Kerja Sama Koalisi Pengusung Anies Baswedan

Isi Lengkap Piagam Kerja Sama Koalisi Pengusung Anies Baswedan

Nasional
Minta Kesyahduan Ramadhan Dijaga, Jusuf Kalla: Suara 'Speaker' Masjid Jangan Tabrakan

Minta Kesyahduan Ramadhan Dijaga, Jusuf Kalla: Suara "Speaker" Masjid Jangan Tabrakan

Nasional
Puan dan Jokowi Bertemu, Sekjen PDI-P: Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana Tepat Waktu

Puan dan Jokowi Bertemu, Sekjen PDI-P: Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana Tepat Waktu

Nasional
Soal Minum Oralit saat Sahur, Kemenkes: Tidak Perlu 'Panic Buying', Tak Dibutuhkan jika Tak Dehidrasi

Soal Minum Oralit saat Sahur, Kemenkes: Tidak Perlu "Panic Buying", Tak Dibutuhkan jika Tak Dehidrasi

Nasional
Sebut Banyak Pujian untuk Prabowo, Gerindra Minta Kadernya Tak Terlena

Sebut Banyak Pujian untuk Prabowo, Gerindra Minta Kadernya Tak Terlena

Nasional
Bawaslu Waspadai Potensi Pemilih Ganda dalam Penyusunan DPS

Bawaslu Waspadai Potensi Pemilih Ganda dalam Penyusunan DPS

Nasional
Menhub: 22 Persen Pemudik Diperkirakan Pakai Mobil Pribadi, Penumpukan di Cipali dan Merak

Menhub: 22 Persen Pemudik Diperkirakan Pakai Mobil Pribadi, Penumpukan di Cipali dan Merak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke