Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendiri Partai Tak Masalah DPP PAN Bela Amien Rais

Kompas.com - 27/12/2018, 08:52 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Albert Hasibuan, tidak mempermasalahkan sikap Dewan Pimpinan Pusat PAN yang membela Amien Rais dari surat terbuka mereka. Albert dan empat orang pendiri lain sebelumnya meminta Amien mundur dari politik praktis dan kepengurusan PAN.

"Untuk itu kami tidak ikut campur, kami hanya mengeluarkan pandangan kami. Bahwa kemudian ada reaksi dari pimpinan PAN yang berbeda, itu wewenangnya," ujar Albert di kediamannya di Jalan Mirah Delima, Rabu (26/12/2018).

Albert mengatakan surat terbuka itu pada dasarnya memang ditunjukan kepada Amien Rais. Bukan kepada DPP PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan.

Menurut Albert, seharusnya DPP PAN bisa menyadari apa yang terjadi di internal partai dengan adanya Amien Rais. Surat terbuka dari para pendiri hanya sebagai pengingat saja.

"Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan PAN ini sudah jelas dan karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Amien Rais ini disebut antitesis," ujar Albert.

Baca juga: PAN Pertanyakan Surat Terbuka 5 Pendiri Partai untuk Amien Rais

Sekjen PAN Eddy Soeparno sebelumnya mengatakan bahwa pendiri PAN yang mengkritik Amien Rais sudah lama tidak aktif. Selain itu, para pendiri juga punya pilihan politik berbeda pada Pemilu 2019.

Terkait itu, Albert mengakui bahwa dirinya sudah tidak aktif di dunia politik. Kata dia, semua pendiri PAN yang membuat surat terbuka itu juga sudah memasuki usia lanjut. Namun, surat terbuka ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden.

"Sebenarnya (surat terbuka ini) tidak masuk ke situ," kata Albert.

Sebelumnya, lima pendiri PAN mengkritik pernyataan dan sikap politik Amien Rais. Lima pendiri PAN yang dimaksud yaitu Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Heraty, dan Zumrotin. Kritikan terhadap Amien Rais tersebut mereka sampaikan lewat surat terbuka.

Mereka bahkan meminta Amien untuk berhenti dari dunia politik praktis dan keanggotaan PAN.

Baca juga: Waketum Usul Pendiri PAN Bertemu Amien Rais Diskusikan Perbedaan Pemikiran

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay pun menilai permintaan agar Amien Rais mundur dari politik praktis dan kepengurusan PAN itu melanggar nilai-nilai demokrasi.

"Permintaan agar Amien Rais mundur dari kehidupan organisasi sosial dan politik dinilai mencederai demokrasi dan potensial melanggar UUD 1945, khususnya pasal tentang kebebasan bersyarikat dan berkumpul," ujar Saleh.

Dia juga mempertanyakan kritikan pendiri yang menyebut Amien Rais menghambat perkembangan PAN.

Saleh menyebut Amien Rais seringkali tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di PAN. Bahkan, pengurus PAN yang sering meminta pendapat dan nasihat dari Amien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com