Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendiri Partai Tak Masalah DPP PAN Bela Amien Rais

Kompas.com - 27/12/2018, 08:52 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Albert Hasibuan, tidak mempermasalahkan sikap Dewan Pimpinan Pusat PAN yang membela Amien Rais dari surat terbuka mereka. Albert dan empat orang pendiri lain sebelumnya meminta Amien mundur dari politik praktis dan kepengurusan PAN.

"Untuk itu kami tidak ikut campur, kami hanya mengeluarkan pandangan kami. Bahwa kemudian ada reaksi dari pimpinan PAN yang berbeda, itu wewenangnya," ujar Albert di kediamannya di Jalan Mirah Delima, Rabu (26/12/2018).

Albert mengatakan surat terbuka itu pada dasarnya memang ditunjukan kepada Amien Rais. Bukan kepada DPP PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan.

Menurut Albert, seharusnya DPP PAN bisa menyadari apa yang terjadi di internal partai dengan adanya Amien Rais. Surat terbuka dari para pendiri hanya sebagai pengingat saja.

"Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan PAN ini sudah jelas dan karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Amien Rais ini disebut antitesis," ujar Albert.

Baca juga: PAN Pertanyakan Surat Terbuka 5 Pendiri Partai untuk Amien Rais

Sekjen PAN Eddy Soeparno sebelumnya mengatakan bahwa pendiri PAN yang mengkritik Amien Rais sudah lama tidak aktif. Selain itu, para pendiri juga punya pilihan politik berbeda pada Pemilu 2019.

Terkait itu, Albert mengakui bahwa dirinya sudah tidak aktif di dunia politik. Kata dia, semua pendiri PAN yang membuat surat terbuka itu juga sudah memasuki usia lanjut. Namun, surat terbuka ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden.

"Sebenarnya (surat terbuka ini) tidak masuk ke situ," kata Albert.

Sebelumnya, lima pendiri PAN mengkritik pernyataan dan sikap politik Amien Rais. Lima pendiri PAN yang dimaksud yaitu Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Heraty, dan Zumrotin. Kritikan terhadap Amien Rais tersebut mereka sampaikan lewat surat terbuka.

Mereka bahkan meminta Amien untuk berhenti dari dunia politik praktis dan keanggotaan PAN.

Baca juga: Waketum Usul Pendiri PAN Bertemu Amien Rais Diskusikan Perbedaan Pemikiran

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay pun menilai permintaan agar Amien Rais mundur dari politik praktis dan kepengurusan PAN itu melanggar nilai-nilai demokrasi.

"Permintaan agar Amien Rais mundur dari kehidupan organisasi sosial dan politik dinilai mencederai demokrasi dan potensial melanggar UUD 1945, khususnya pasal tentang kebebasan bersyarikat dan berkumpul," ujar Saleh.

Dia juga mempertanyakan kritikan pendiri yang menyebut Amien Rais menghambat perkembangan PAN.

Saleh menyebut Amien Rais seringkali tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di PAN. Bahkan, pengurus PAN yang sering meminta pendapat dan nasihat dari Amien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com