Program Sinergisitas Kementerian dalam Penanggulangan Terorisme Dinilai Positif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto puas dengan program Sinergisitas antara Kementerian/Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme di Tahun 2018.

Untuk tahun 2018, program tersebut diterapkan pada lima daerah di Sulawesi Tengah dan tiga daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Total terdapat 36 kementerian yang terlibat.

Daerah tersebut terdiri dari Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, di Provinsi NTB. Sementara lima daerah di Sulteng yakni Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Tojo Una-Una.

Baca juga: Waspadai Ancaman Terorisme, Polisi Sterilisasi Gereja di Jakarta Utara

Dalam penerapannya, setiap kementerian berkontribusi sesuai dengan kapasitas kerja masing-masing.

"Karena semua kementerian dan lembaga terlibat langsung dalam membina masyarakat yang termarjinalkan, membina eks napiter, membina orang-orang yang sudah terpapar radikalisme dan menuju radikalisme, untuk kemudian sadar kembali," kata Wiranto, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Sebagai contoh, program ini merevitalisasi sebuah pesantren di Bima, NTB. Dua kementarian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian bersinergi dalam revitalisasi tersebut.

Kementerian PUPR memperbaiki bangunan pondok tersebut.

Sementara, Kementerian Pertanian memberikan anak ayam dan bibit jagung agar santri dapat berternak dan bercocok tanam.

Wiranto mengatakan, program ini menunjukkan kehadiran negara, sehingga masyarakat tetap berideologikan Pancasila.

"Bahkan yang tadinya mereka enggak mengibarkan bendera Merah Putih, enggak baca Pancasila, sekarang mereka setiap Senin justru mempelopori upacara bendera, pembacaan Pancasila, juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat," jelas dia.

Baca juga: Kemenkominfo Blokir 500 Situs Terorisme, Radikalisme, dan Separatisme

Menurut Wiranto, hal itu membawa pengaruh positif, sebagai bentuk pencegahan terorisme terhadap masyarakat di daerah tersebut.

"Tentu hasilnya sangat menguntungkan, karena bisa membangun, terjaminnya wilayah itu, bisa membangun satu pertahanan dari terorisme, ini dinamakan soft approach oleh karena itu di dua wilayah itu sudah kelihatan hasilnya," terangnya.

Oleh karena itu, kata Wiranto, mereka memutuskan untuk menambah satu wilayah lagi di tahun 2019, yaitu Jawa Timur.