KPK Akan Bantu PT KAI Selamatkan Aset-aset di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mendatangi KPK, Rabu (21/11/2018).

Menurut Febri, kedatangan Edi untuk meminta dukungan KPK menyelamatkan aset-aset PT KAI di sejumlah daerah. Meski demikian, Febri tak menjelaskan secara spesifik aset mana saja yang akan diselamatkan.

"Ada pembicaraan lebih lanjut terkait penyelamatan aset PT KAI. Karena ada beberapa aset KAI di daerah yang masih tumpang tindih ya, atau diduduki pihak lain, ada yang merupakan pihak swasta menggunakan aset KAI dan KPK membantu penyelamatan aset tersebut," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Ada juga aset-aset KAI yang diperdebatkan disengketakan, diklaim, dimiliki oleh pemda atau instansi lain," lanjut dia.

Menurut Febri, KPK berupaya membantu PT KAI dalam mengantisipasi penyalahgunaan aset-aset milik negara tersebut. Hal ini juga menjadi bagian KPK dalam pencegahan korupsi.

"KPK dalam konteks fungsi trigger mechanism, dalam pencegahan, mencoba semaksimal mungkin melakukan upaya penyelamatan aset. Sudah cukup banyak yang berhasil sebenarnya untuk KAI dan instansi yang lain. Nanti update-nya akan disampaikan lebih lanjut," paparnya.

KPK tercatat pernah mendukung penyelamatan aset PT KAI pada 2017 lalu. Pada waktu itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama KPK menyepakati bahwa semua aset PT KAI harus diselamatkan.

Saat itu ada dua aspek yang ditekankan dalam menyelamatkan aset PT KAI. Pertama, dalam hal legalitas, semua aset PT KAI ini harus didaftarkan agar mendapatkan sertifikat.

Aspek kedua, yakni dari aspek fisik, aset-aset PT KAI di lapangan harus dijaga.

Di sisi lain, Edi Sukmoro pernah mengatakan penyelamatan aset-aset PT KAI guna menata kembali sekaligus mengembangkan transportasi kereta api nasional.

Ada dua kategori yang disoroti Edi, yakni aset yang kasusnya sudah masuk ke ranah hukum dan yang hanya perlu upaya penertiban.

Khusus yang sudah masuk ke ranah hukum, pihaknya meminta pendampingan dari KPK agar masalahnya bisa terselesaikan.

Kerja sama PT KAI dan KPK tercatat sudah mulai dijajaki sejak tahun 2012 silam.